Ketika izin tambang tumpang tindih dengan perkebunan
Mengapa izin tambang dan hak atas lahan perkebunan di Kalimantan bisa tumpang tindih, apa kata hukum soal hak atas tanah di atas tambang, dan cara memeriksanya.
5 menit baca
Di Kalimantan, lahan yang sama bisa memikul dua izin: izin pertambangan untuk apa yang ada di bawahnya dan izin perkebunan atau hak atas tanah untuk apa yang tumbuh di atasnya. Belum tentu salah satu pemegangnya berbuat salah. Izin-izin itu diterbitkan oleh kantor yang berbeda, di atas peta yang berbeda, sering berselang bertahun-tahun.
Bagi investor, pertanyaannya sederhana. Jika Anda membeli bagian dari salah satu usaha itu, bisakah usaha yang lain menghentikan Anda? Tumpang tindih cukup sering terjadi sehingga setiap transaksi tambang, kebun, atau bank lahan perlu memeriksanya.
Bagaimana tumpang tindih terjadi
Sampai pertengahan 2010-an, bupati dan wali kota menerbitkan sebagian besar izin pertambangan, dan kabupaten juga menerbitkan izin lokasi perkebunan. Petanya buruk, koordinatnya keliru, dan antarkantor tidak berbagi catatan. Izin batu bara menjelaskan bagaimana ribuan izin diterbitkan dan kemudian dipilah menjadi yang bersih dan jelas serta yang tidak.
Sejak 2020, izin pertambangan mineral logam dan batu bara diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui sistem daring. Hal itu tidak menghapus tumpang tindih yang lama. Hak atas lahan perkebunan yang terbit puluhan tahun lalu dan izin tambang yang terbit pada 2000-an masih berada di lahan yang sama.
Kasus yang dilaporkan antara lain di Kalimantan Barat, tempat pemerintah provinsi mencabut 116 izin pertambangan pada 2015 setelah peninjauan yang dikoordinasikan dengan komisi antikorupsi, dengan tumpang tindih dengan sektor lain, termasuk perkebunan, sebagai salah satu masalahnya. Tumpang tindih dengan perkebunan juga dilaporkan di Kalimantan Timur. Anggap ini sebagai tanda seberapa luas masalahnya, bukan hitungan dari apa yang ada sekarang.
Apa kata hukum
Hukum Indonesia memisahkan apa yang ada di bawah tanah dari apa yang ada di atasnya. Menurut UU Pertambangan (UU Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana diubah), sesuai bunyi teks aslinya:
- Hak atas wilayah pertambangan tidak mencakup hak atas permukaan tanah (Pasal 134).
- Pemegang izin eksplorasi baru boleh bekerja setelah pemegang hak atas tanah menyetujui (Pasal 135).
- Pemegang izin harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum memulai produksi, dan boleh melakukannya bertahap sesuai kebutuhan lahannya (Pasal 136).
- Izin pertambangan bukan kepemilikan atas tanah (Pasal 138).
Undang-undang berikutnya mengubah UU Pertambangan, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2025, sehingga bunyi terkini setiap pasal perlu diperiksa dengan pengacara. UU Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan pasal yang menyatakan pemerintah pusat menyelesaikan masalah hak atas tanah untuk pertambangan.
Hasil praktisnya, izin tambang tidak dengan sendirinya membolehkan penambang menggali di bawah perkebunan. Penambang harus mencapai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah, yang di perkebunan biasanya perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), dibahas di izin perkebunan dan HGU. Dalam praktik, itu berarti membeli tanahnya, menyewanya, atau membayar ganti rugi. Syaratnya dirundingkan kasus per kasus, dan pemegang tanah tidak wajib menerima tawaran yang menurutnya terlalu rendah.
Sebaliknya juga berlaku. Hak atas lahan perkebunan tidak memberi kebun itu mineral di bawahnya.
Aturan tumpang tindih untuk izin tambang
UU Nomor 2 Tahun 2025 menambahkan aturan untuk izin lama. Menurut Pasal 171B, izin pertambangan yang terbit sebelum undang-undang itu dan tumpang tindih dengan wilayah atau izin pertambangan lain dicabut setelah evaluasi pemerintah, dan wilayahnya kembali ke negara. Pemerintah akan menetapkan rinciannya dalam peraturan. Pemberitaan tentang undang-undang itu menggambarkan tumpang tindih antarizin pertambangan. Teks pasal yang ditemukan untuk tinjauan ini tidak menyebut perkebunan, jadi jangan menganggapnya menyelesaikan tumpang tindih dengan perkebunan. Uji tuntas konsesi batu bara dan membeli bagian dari IUP emas sama-sama menjelaskan mengapa tumpang tindih izin kini mengancam izinnya sendiri.
Status hutan sebagai lapisan ketiga
Banyak tumpang tindih juga melibatkan lahan hutan. Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa pelepasan, atau tambang tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan, menambah masalah ketiga di atas dua masalah lainnya. Status kawasan hutan menjelaskan cara memeriksanya, dan tumpang susun yang sama sebaiknya memuat peta hutan.
Cara memeriksa tumpang tindih
- Dapatkan koordinatnya. Untuk izin tambang, gunakan catatan izin dan peta yang menyertainya. Untuk perkebunan, gunakan sertifikat HGU dan petanya yang terukur. Untuk tanah, gunakan data ukur sertifikat.
- Petakan semuanya pada satu peta. Juru ukur atau pengacara pertambangan dapat menumpangsusunkan area izin, HGU, sertifikat lain, dan peta hutan. Lakukan untuk seluruh area, bukan sampelnya.
- Bandingkan dengan catatan kementerian. Periksa nomor izin, pemegang, komoditas, tahap, dan luas pada sistem data pertambangan resmi, bukan salinan dari penjual.
- Tanyakan ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan dapat memastikan hak atas tanah mana saja yang mencakup area itu, dan apakah ada yang disengketakan.
- Telusuri lapangan. Peta bisa menyembunyikan blok kebun, desa, atau jalan lama. Kunjungi areanya dan bicaralah dengan orang yang bekerja di sana.
- Minta perjanjian tertulis. Jika penambang sudah memakai lahan perkebunan, minta kesepakatan tanahnya. Jika kebun berada di atas deposit, tanyakan apakah pemegang izin sudah menyelesaikan syarat dengan kebun itu.
Jika ada tumpang tindih
Tumpang tindih tidak selalu menggagalkan transaksi. Sebagian kecil, dan sebagian sudah diselesaikan.
- Tumpang tindih kecil bisa dihilangkan dengan menyesuaikan rencana. Pit atau tanamannya cukup menghindari jalur itu.
- Tumpang tindih yang sudah selesai harus didukung perjanjian bertanda tangan dan bukti pembayaran. Transaksi harus menyertakan salinannya.
- Tumpang tindih yang besar atau belum selesai adalah risiko yang perlu dimasukkan ke harga, atau alasan untuk mundur. Tambang yang tidak bisa menjangkau bijihnya, atau kebun dengan pit di tengahnya, bernilai kurang dari yang ditunjukkan izinnya.
- Tumpang tindih yang disengketakan dan sudah sampai ke pengadilan atau pengaduan ke pemerintah bisa membekukan kedua pihak selama bertahun-tahun. Periksa direktori putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum dengan nama para pihak.
Jadikan penyelesaian tumpang tindih sebagai syarat pembelian, dan pertahankan hak untuk mundur jika pemeriksaan menemukan sesuatu yang tidak diungkapkan penjual. Membeli perkebunan yang sudah ada membahas pemeriksaan yang sama dari sisi kebun.
Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.