Uji tuntas konsesi batu bara

Sebagian besar transaksi batu bara di Kalimantan berupa pembelian saham perusahaan yang memegang izin produksi. Anda membayar untuk hak menambang endapan batu bara selama jangka waktu tertentu, dengan kuota yang disetujui kementerian setiap tahun, di atas lahan yang masih harus dibebaskan perusahaan dari pihak yang menguasainya.

Data room hanya menunjukkan sebagian dari semua itu. Sisanya berasal dari catatan kementerian, lubang tambang, jalan angkut, dan desa-desa di sekitarnya. Karena yang Anda beli adalah perusahaannya, utang perusahaan kepada negara dan kepada warga sekitar ikut berpindah bersama sahamnya.

Mulai dari catatan izin

Pada November 2025, Kementerian ESDM mencatat 871 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara, 854 di antaranya pada tahap produksi, ditambah 59 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tersisa. Banyak IUP pertama kali diterbitkan oleh bupati, yang memberikan sebagian besar izin tambang hingga pertengahan 2010-an, dan banyak wilayah yang kini tumpang tindih berasal dari masa itu.

Periksa izin pada catatan resmi kementerian, bukan pada salinan dari penjual: nomor, pemegang izin, komoditas, tahap, tanggal berakhir, dan koordinat wilayahnya. Catatan itu sedang dipindahkan ke sistem MinerbaOne milik kementerian, yang mulai menggantikan portal MODI yang lama pada 2025. Pastikan tidak ada izin lain yang tumpang tindih dengan wilayah tersebut, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 memberi pemerintah wewenang mencabut izin tumpang tindih yang diterbitkan sebelum 19 Maret 2025. Pergantian pemegang saham memerlukan persetujuan menteri, jadi jadikan persetujuan itu syarat penyelesaian transaksi. Jenis izin dan ketentuannya diuraikan dalam izin pertambangan di Indonesia.

Rencana kerja dan kuota

Izin produksi tidak berarti perusahaan boleh menggali sebanyak yang diinginkan. Mulai 2026, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan kembali disetujui per tahun, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, dan volume yang disetujui membatasi jumlah yang boleh diproduksi dan dijual.

Untuk 2026, kementerian menetapkan rencana produksi nasional sekitar 600 juta ton, dibandingkan 790 juta ton yang diproduksi pada 2025, dan banyak pemegang IUP mengalami pemangkasan tajam. Persetujuan datang terlambat: sampai 31 Maret 2026, perusahaan boleh berproduksi hingga 25% dari rencana produksinya selagi menunggu. Kementerian juga mensyaratkan kewajiban reklamasi terpenuhi sebelum menyetujui RKAB.

Tentukan nilai perusahaan berdasarkan RKAB yang disetujui, bukan rencana tambang dari penjual. Minta persetujuan beberapa tahun terakhir beserta realisasi produksi untuk masing-masing tahun, karena rangkaian pemangkasan atau persetujuan yang terlambat biasanya ada sebabnya, dan Anda perlu mengetahuinya. Minta juga catatan perusahaan soal kewajiban pasar domestik, karena kewajiban yang tidak terpenuhi dapat berujung pada larangan ekspor dan pembayaran kompensasi.

Cadangan, nisbah kupas, dan pengangkutan

Angka sumber daya atau cadangan tidak banyak artinya tanpa laporan menurut kode KCMI Indonesia atau kode JORC Australia yang ditandatangani oleh competent person. Cara membaca laporan KCMI atau JORC menjelaskan apa yang perlu dicermati, dan kode yang sama berlaku untuk batu bara.

Tiga hal kemudian menentukan apakah cadangan batu bara layak ditambang. Yang pertama adalah nisbah kupas: volume tanah penutup (tanah dan batuan di atas lapisan batu bara) yang dipindahkan untuk setiap ton batu bara, diukur dalam bank cubic meter (BCM). Kontraktor biasanya dibayar per meter kubik yang dipindahkan, sehingga nisbah ini sering menjadi faktor terbesar dalam biaya per ton. Bandingkan nisbah dalam rencana tambang dengan capaian lubang tambang dalam beberapa tahun terakhir, dan tanyakan alasannya jika rencana memperkirakan tanah penutup yang lebih sedikit daripada yang selama ini dipindahkan.

Yang kedua adalah kualitas. Nilai kalori, kadar air, kadar abu, dan kadar belerang menentukan harga serta siapa yang akan membeli. Cocokkan hasil laboratorium dalam laporan dengan sertifikat surveyor untuk pengapalan yang sebenarnya.

Yang ketiga adalah jarak: sejauh apa batu bara menempuh jalan darat ke dermaga, lalu dengan tongkang ke titik pemuatan. Siapa pemilik jalan angkut dan dermaga, serta apakah izinnya lengkap, sama pentingnya dengan jarak dalam kilometer. Logistik batu bara di Kalimantan membahas jalan, sungai, dan terminal.

Lahan, hutan, dan warga sekitar

Izin pertambangan tidak mencakup lahannya. Sebelum mulai berproduksi, pemegang izin harus menyelesaikan urusan dengan siapa pun yang memegang hak atas lahan itu. Di Kalimantan, itu sering berarti perkebunan kelapa sawit pemegang Hak Guna Usaha (HGU), petani kecil dengan surat tanah, dan masyarakat dengan klaim adat. Minta peta bidang tanah yang sudah dibebaskan atau diberi ganti rugi, pembayaran yang sudah dilakukan, dan bidang yang belum diselesaikan, lalu susuri langsung batas area yang akan digali berikutnya.

Periksa juga status hutannya. Jika wilayah itu berada di dalam kawasan hutan yang ditetapkan, kegiatan tambang memerlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan. Area yang disetujui harus mencakup lubang tambang, timbunan limbah, dan jalan angkut dalam rencana tambang, dan bekerja di luarnya melanggar hukum kehutanan, apa pun yang tertulis dalam izin pertambangannya. Persetujuan lingkungan juga harus sesuai dengan volume produksi yang direncanakan.

Tanggungan perusahaan

Dalam pembelian saham, utang perusahaan tetap melekat padanya, dan beberapa di antaranya terutang kepada negara. Periksa setiap hal berikut:

• Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, yang ditempatkan penuh dan sesuai dengan luas lahan yang terganggu saat ini. Pada 18 September 2025, kementerian menghentikan sementara 190 izin pertambangan, 90 di antaranya izin batu bara, karena tidak menempatkan jaminan reklamasi. Hingga akhir Januari 2026, baru 10 izin yang diaktifkan kembali, dan direktur jenderal menyatakan 35 hingga 45 izin dapat dicabut. Cara kerja jaminan ini diuraikan dalam reklamasi dan penutupan tambang.
• Royalti dan iuran tetap, dicocokkan dengan penjualan dan pengapalan setiap tahun. Kekurangan bayar yang ditemukan kemudian akan ditagihkan ke perusahaan, bukan ke penjual.
• Pajak, termasuk pemeriksaan pajak yang masih berjalan dan klaim restitusi PPN.
• Utang kepada kontraktor tambang, dan klaim apa pun yang telah mereka ajukan.
• Perkara pengadilan, perdata maupun pidana, termasuk sengketa lahan.

Sebelum Anda menandatangani

• Dapatkan sendiri data izin dari kementerian, dan minta pengacara pertambangan memeriksa bagaimana wilayah itu pertama kali diberikan.
• Minta competent person Anda sendiri meninjau laporan cadangan dan mengunjungi lubang tambang.
• Cocokkan tiga kumpulan angka selama tiga tahun terakhir: laporan produksi, survei pengapalan, dan pembayaran royalti.
• Kunjungi lokasi pada musim kemarau jika batu bara diangkut lewat sungai, dan temui para kepala desa di sepanjang jalan angkut.
• Cantumkan royalti yang belum dibayar, jaminan reklamasi, dan klaim lahan dalam pernyataan dan jaminan penjual, dan tahan sebagian harga sampai semuanya selesai.