Membeli saham pemegang izin tambang emas: uji tuntas

Masuk ke proyek emas di Indonesia hampir selalu berarti membeli saham perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Menteri ESDM, dan saham pemegang izin pun tidak dapat berpindah tangan tanpa persetujuan itu (Pasal 93 dan 93A UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020). Jadi yang Anda beli adalah perusahaannya, lengkap dengan setiap kewajiban yang melekat padanya dan setiap langkah yang dulu dilewatkan.

Pemeriksaan di bawah ini menentukan apakah izin itu bernilai sebesar yang dikatakan penjual. Sebagian besar bisa dimulai sebelum term sheet, dari dokumen yang sudah dimiliki penjual yang serius.

Periksa izin terhadap catatan kementerian

Salinan izin di data room tidak membuktikan banyak. Minta pengacara pertambangan mencocokkannya dengan catatan kementerian sendiri: nomor izin, pemegang izin, komoditas, tahap, wilayah, dan tanggal berakhir. Sistem data pertambangan kementerian (MODI) sejak 2025 secara bertahap memindahkan layanannya ke platform baru, MinerbaOne, dan izin diterbitkan melalui sistem OSS, sehingga pemeriksaannya mungkin memerlukan keduanya.

Lalu periksa wilayahnya sendiri. Petakan koordinatnya dan bandingkan dengan izin tetangga, hak perkebunan, dan wilayah pertambangan rakyat di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 memungkinkan pemerintah mencabut izin yang terbit sebelum 19 Maret 2025 dan wilayahnya tumpang tindih dengan wilayah lain, lalu mengembalikan lahannya kepada negara. Tumpang tindih kini menjadi ancaman langsung bagi izin.

Lihat tahap izin dan sisa waktunya. IUP eksplorasi mineral logam berlaku hingga 8 tahun, dan IUP produksi hingga 20 tahun ditambah dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun (ketentuannya diuraikan dalam izin pertambangan). Izin eksplorasi yang hampir berakhir tanpa studi kelayakan lebih lemah daripada kelihatannya. Periksa juga riwayat akta perusahaan: setiap pergantian pemegang saham di masa lalu seharusnya disertai persetujuan menteri.

Rencana kerja dan apa yang sudah dibayar

Setiap tahun pemegang izin memerlukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui, yang menentukan apa yang boleh dieksplorasi atau diproduksinya. Persetujuan tiga tahunan telah ditiadakan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, yang berlaku sejak 3 Oktober 2025, RKAB kembali bersifat tahunan mulai 2026. Minta RKAB yang telah disetujui untuk beberapa tahun terakhir dan untuk 2026, lalu bandingkan dengan produksi dan pengeluaran sesungguhnya. Produsen tanpa RKAB yang disetujui untuk tahun berjalan tidak memiliki dasar hukum untuk menambang.

Minta bukti pembayaran pungutan negara: royalti atas produksi (iuran produksi) dan iuran tetap tahunan atas wilayah izin. Tunggakan tetap melekat pada perusahaan setelah Anda membeli saham.

Lalu jaminan. Setiap pemegang izin wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang (Pasal 100). Jika pemegang izin tidak menjalankan rencana yang telah disetujui, menteri dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakannya dan membayarnya dari dana jaminan tersebut. Mantan pemegang izin yang pergi tanpa mereklamasi, atau tanpa menempatkan jaminan, diancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar (Pasal 161B). Ketika kementerian kembali ke RKAB tahunan, hanya produsen yang telah menempatkan jaminan reklamasi 2025 yang boleh terus menambang dengan laju yang dikurangi selagi rencana 2026 mereka menunggu persetujuan. Perlakukan kewajiban penutupan tambang yang tidak didanai sebagai utang.

Hutan, lahan, dan lingkungan

IUP tidak memberikan hak atas tanah. Sebelum berproduksi, pemegang izin harus menyelesaikan hak atas tanah dengan para pemegang haknya, bertahap jika diperlukan (Pasal 136). Minta catatan pembebasan lahan dan kesepakatan ganti rugi, lalu cocokkan dengan peta.

Cari tahu apakah ada bagian wilayah yang berada di kawasan hutan yang ditetapkan. Penambangan di sana memerlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang mencakup lahan yang benar-benar digarap. Tanpa PPKH, penambangan itu ilegal, apa pun isi IUP-nya. Status kawasan hutan menjelaskan cara memeriksanya. Masa transisi RKAB 2026 juga mensyaratkan PPKH untuk wilayah izin di dalam hutan.

Persetujuan lingkungan harus sesuai dengan tambang yang Anda beli. Persetujuan itu bertumpu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rencana pengelolaan lingkungan yang lebih ringan (UKL-UPL) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan didasarkan pada laju produksi, metode pengolahan, serta rencana tailing yang dinyatakan di dalamnya. Tambang yang sudah tumbuh melampaui persetujuannya memerlukan persetujuan baru.

Orang-orang yang sudah ada di lapangan

Di Kalimantan, wilayah izin emas sering digarap penambang kecil tanpa izin. Kehadiran mereka membawa risiko keselamatan dan pencemaran merkuri, membebani hubungan dengan masyarakat, dan meninggalkan kerusakan di dalam wilayah izin yang sulit dibedakan dari kerusakan yang ditimbulkan pemegang izin sendiri. Memindahkan mereka memerlukan polisi dan pemerintah daerah, dan hal itu bisa memicu konflik yang bertahan lebih lama daripada program eksplorasi. Penambangan emas ilegal membahas sanksi dan cara pemegang izin menyikapinya.

Kunjungi lokasi bersama ahli geologi Anda sendiri. Bicaralah dengan warga desa di sepanjang sungai, bukan hanya dengan staf penjual, dan tanyakan siapa yang mengklaim lahan itu dan atas dasar apa.

Sebelum Anda menandatangani

Masukkan hal-hal ini ke dalam daftar sebelum uang berpindah:

• penelusuran izin oleh pengacara pertambangan Indonesia, dicocokkan dengan catatan kementerian
• tinjauan independen atas setiap estimasi sumber daya oleh competent person
• bukti pembayaran royalti dan iuran tetap, serta bukti bahwa jaminan sudah ditempatkan
• persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan lingkungan, dan catatan lahan
• persetujuan kementerian atas pengalihan saham sebagai syarat penyelesaian transaksi
• jaminan (warranty) dan ganti rugi (indemnity) dari penjual atas hal yang terjadi sebelum transaksi selesai, didukung rekening escrow atau dana yang ditahan

Pembeli asing juga harus menyesuaikan transaksinya dengan aturan tentang struktur perusahaan dan tentang divestasi oleh pemegang saham asing. Bermitra dalam proyek emas membahas struktur-struktur tersebut.