Sektor yang boleh dimasuki investor asing di Indonesia

Aturan dasar Indonesia bagi investor asing adalah bahwa suatu bidang usaha terbuka kecuali hukum menyatakan lain. Daftar yang menyatakan lain itu adalah Daftar Positif Investasi: Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan ini berlaku sejak 4 Maret 2021 dan diubah satu kali, lewat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 pada Mei tahun yang sama. Pada Oktober 2026, basis data peraturan resmi masih mencatat keduanya berlaku, tanpa perubahan lebih lanjut.

Daftar ini disusun berdasarkan kode usaha, bukan sektor secara keseluruhan. Boleh tidaknya Anda memiliki perkebunan, tambang, atau perusahaan properti dengan modal asing, dan dengan syarat apa, bergantung pada kode untuk setiap kegiatan dan pada undang-undang sektor yang melandasinya.

Cara daftar ini mengelompokkan bidang usaha

Daftar 2021 menggantikan Daftar Negatif Investasi yang lama (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016). Daftar ini bertolak dari prinsip keterbukaan, lalu mengelompokkan bidang usaha ke dalam beberapa golongan.

• Bidang terbuka, yang boleh dimasuki investor mana pun, dalam negeri maupun asing, tanpa syarat dari daftar.
• Bidang prioritas, yang dapat memperoleh insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance, serta kemudahan nonfiskal seperti proses perizinan yang lebih sederhana. Setiap insentif punya aturan dan permohonannya sendiri.
• Bidang dengan persyaratan, yang dapat membatasi kepemilikan asing, mencadangkan bidang itu untuk investor dalam negeri, atau mensyaratkan izin khusus.
• Bidang yang dialokasikan untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bidang yang hanya boleh dimasuki investor besar lewat kemitraan dengan mereka.
• Bidang tertutup, yang tidak boleh dimasuki siapa pun.

Golongan tertutup ini pendek. Isinya bidang-bidang yang dilarang oleh Pasal 12 UU Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja), seperti budi daya narkotika, perjudian, dan senjata kimia, ditambah kegiatan yang hanya boleh dilakukan pemerintah pusat. Perubahan Mei 2021 juga menutup tiga industri minuman beralkohol: minuman keras, anggur, dan minuman malt.

Mengapa kode KBLI menentukan jawabannya

Setiap kegiatan usaha di Indonesia memiliki kode lima digit dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Isi daftar disusun berdasarkan kode-kode ini, kadang dengan syarat soal skala. Ketika sebuah perusahaan mendaftar di sistem perizinan daring pemerintah (Online Single Submission, OSS), perusahaan itu memilih kodenya. Kode-kode itu kemudian menentukan apakah modal asing diperbolehkan, izin apa yang dibutuhkan kegiatan tersebut sesuai tingkat risikonya, dan berapa besar investasi yang harus ditanam perusahaan milik asing.

Karena itu dua usaha yang tampak serupa bisa menghadapi aturan yang berbeda. Perkebunan kelapa sawit (KBLI 01262) dan pabrik kelapa sawit (KBLI 10431) berada di bawah kode yang berbeda, dengan izin dan persyaratan yang berbeda. Perusahaan yang memiliki dan menyewakan properti (KBLI 68111) diperlakukan berbeda dari perusahaan yang membangun untuk pihak lain, yang termasuk dalam kode konstruksi.

Pilih kodenya sebelum mendirikan perusahaan. Kode itu dicantumkan dalam akta pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mengubahnya di kemudian hari berarti mengubah anggaran dasar perusahaan. Panduan mendirikan PT PMA membahas proses itu dan investasi minimum yang berlaku untuk setiap kode.

Perkebunan, pertambangan, dan real estat

Kode kelapa sawit dan perkebunan lainnya terbuka bagi modal asing, tetapi UU Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014) menambahkan syaratnya sendiri. Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas paling sedikit 20% dari areal yang diusahakannya. Perusahaan juga memerlukan izin usaha perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU), dan, bila tanahnya berada di kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan itu. Artikel tentang izin perkebunan menelusuri alurnya selangkah demi selangkah.

Kode pertambangan batu bara dan emas juga terbuka bagi modal asing, dengan satu syarat dari UU Minerba (UU Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020). Pemegang izin tahap produksi yang dimiliki asing wajib mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya untuk penduduk setempat dan koperasi setempat. Artikel tentang izin pertambangan menjelaskan tiap jenis izin.

Kode real estat terbuka bagi perusahaan milik asing. Batasannya datang dari hukum pertanahan. Perusahaan milik asing dapat memegang Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai, tetapi tidak dapat memegang Hak Milik, yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan beberapa badan hukum Indonesia yang ditetapkan.

Yang tidak dijelaskan oleh daftar ini

Kode yang terbuka tidak berarti masuknya mudah. Berdasarkan UU Penanaman Modal, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas Indonesia, yaitu PT PMA. Perusahaan itu kemudian memerlukan izin yang sesuai dengan tingkat risiko setiap kode, lokasi yang disetujui menurut rencana tata ruang, persetujuan lingkungan bila kegiatannya mensyaratkan, dan hak atas tanah yang sesuai.

Undang-undang sektoral dapat menambahkan syarat yang tidak tampak di daftar, seperti contoh perkebunan dan pertambangan di atas. Jika suatu bidang mensyaratkan kemitraan dengan usaha kecil, kemitraan itu harus nyata dan terdokumentasi, dan perjanjian sampingan yang mengembalikan kendali kepada investor asing membahayakan seluruh struktur. Daftar ini juga berupa peraturan presiden, sehingga dapat berubah lebih cepat daripada undang-undang. Periksa versi yang berlaku pada hari Anda mengajukan permohonan, bukan versi yang Anda baca tahun lalu.

Sebelum Anda berkomitmen

• Catat setiap kegiatan yang akan dilakukan perusahaan, termasuk kegiatan penunjang seperti dermaga, pabrik, atau perumahan pekerja, dan cari kode untuk masing-masing.
• Periksa setiap kode di OSS untuk mengetahui tingkat risikonya, apakah modal asing diperbolehkan, dan dengan syarat apa. Konfirmasikan hasilnya kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau pengacara korporasi Indonesia.
• Baca undang-undang sektor di balik setiap kode, karena aturan perkebunan, pertambangan, dan pertanahan berada di luar daftar.
• Gunakan kode yang sama di akta, NIB, dan setiap izin, dan perbarui semuanya sekaligus jika usahanya berubah.