ISPO dan RSPO: arti sertifikasi bagi sebuah perkebunan

Sertifikasi milik Indonesia sendiri, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), adalah kewajiban hukum bagi setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit dan, mulai Maret 2029, bagi petani kecil juga. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah skema internasional sukarela yang diminta oleh sebagian pembeli dan pemberi pinjaman.

Bagi investor, sertifikatnya sendiri kurang penting dibandingkan apa yang diperiksa dalam audit. Sertifikat yang tidak ada atau sudah tidak berlaku sering menunjuk pada masalah lahan atau perizinan.

ISPO, skema wajib

ISPO kini bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, yang diterbitkan pada 19 Maret 2025 dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini mencakup budi daya kelapa sawit, pengolahan di pabrik, dan perkebunan yang melakukan keduanya. Perusahaan perkebunan terikat sejak hari aturan itu berlaku. Petani kecil terikat mulai 19 Maret 2029, sedangkan kilang, pengolah hilir lainnya, dan produsen bioenergi berbasis sawit mulai 19 Maret 2027.

Petani kecil boleh bersertifikasi secara berkelompok atau lewat koperasi, dan dana publik dapat membiayainya, mulai dari Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sampai audit itu sendiri.

Sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi independen yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikat berlaku lima tahun, dan pemegangnya harus mengajukan sertifikasi ulang paling lambat setahun sebelum masa berlakunya berakhir. Perusahaan yang tidak bersertifikasi menghadapi peringatan tertulis, denda administratif, atau penghentian sementara kegiatan usahanya.

RSPO, skema sukarela

RSPO adalah organisasi keanggotaan internasional yang terdiri dari pekebun, pedagang, pabrikan, pengecer, bank, dan organisasi masyarakat sipil. Pekebun disertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO. Versi yang berlaku saat ini diadopsi pada 13 November 2024 dan mulai berlaku pada 1 Juni 2026, dengan interpretasi nasional untuk Indonesia.

Di beberapa hal RSPO meminta lebih banyak daripada hukum Indonesia. Sebelum penanaman baru apa pun, pekebun memerlukan penilaian areal bernilai konservasi tinggi dan areal stok karbon tinggi, serta persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat yang terdampak. Rencana itu kemudian diumumkan untuk dimintai tanggapan publik selama 30 hari. Lahan yang dibuka tanpa penilaian yang disyaratkan harus menjalani prosedur remediasi dan kompensasi.

Sertifikat RSPO juga berlaku lima tahun, dengan audit pengawasan setiap tahun, dan hanya sah selama izin usaha pemegangnya masih aktif. Minyak bersertifikat sampai ke pembeli melalui empat model rantai pasok: identity preserved, segregated, mass balance, serta book and claim, yaitu pembeli membeli kredit dari pekebun dan petani kecil bersertifikat.

Yang diperiksa auditor

Tujuh prinsip ISPO untuk perusahaan mencakup kepatuhan hukum, praktik perkebunan yang baik, lingkungan dan keanekaragaman hayati, pekerja, masyarakat, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan. Menurut aturan kementerian, petani kecil diaudit berdasarkan lima prinsip, tanpa prinsip tentang pekerja dan masyarakat.

Bagi pembeli, prinsip pertama yang paling penting. Kriterianya adalah legalitas lahan dan legalitas usaha perkebunan. Perusahaan bahkan tidak bisa mengajukan permohonan tanpa izin usaha perkebunan, bukti hak atas tanah, dan persetujuan lingkungan, sehingga perkebunan dengan blok tertanam di luar areal HGU atau di dalam kawasan hutan sulit memperoleh sertifikat sama sekali. Artikel tentang izin perkebunan dan HGU membahas dokumen-dokumen itu.

Audit RSPO mencakup hal yang serupa, dengan penekanan lebih besar pada areal konservasi, persetujuan masyarakat, dan hak pekerja.

Waktu dan biaya

Prosedur rinci ISPO ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tahun 2025. Audit tahap pertama harus dilakukan dalam tiga bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi. Audit ini menelaah dokumen hukum dan menentukan perkebunan serta pabrik yang akan dikunjungi, titik kritis (seperti kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah berbahaya, dan lereng curam), serta orang yang akan diwawancarai. Audit tahap kedua menguji prinsip-prinsip itu di lapangan dan bersama orang-orang tersebut. Kekurangan yang ditemukan pada salah satu tahap dapat memakan waktu hingga enam bulan untuk ditutup, dan lembaga sertifikasi memutuskan dalam waktu satu bulan setelah audit yang lengkap. Audit itu sendiri memakan sedikitnya 13 hari auditor untuk satu perkebunan dan 18 hari auditor untuk perkebunan dengan satu pabrik.

Perusahaan menanggung biaya audit, yang naik seiring jumlah perkebunan dan pabrik serta tingkat risiko lokasinya. Perkebunan di lahan gambut, di perbukitan, atau yang sedang diremajakan dianggap berisiko lebih tinggi, sehingga lebih banyak yang diambil sebagai sampel. Biaya yang lebih besar sering kali ada pada penutupan kekurangan yang ditemukan audit: hak atas tanah yang belum ada, blok di dalam kawasan hutan, persetujuan lingkungan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi perkebunan, atau kewajiban kepada petani kecil yang belum dipenuhi. Sebagian di antaranya butuh waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki, dan sebagian tidak bisa diperbaiki.

Artinya bagi pembeli dan pemberi pinjaman

ISPO adalah syarat dasar. Sertifikat mencatat lokasi dan koordinat unit yang disertifikasi, luas, produktivitas, total produksi, dan model rantai pasok. Model segregated di bawah ISPO berarti 100% buah bersertifikat, sedangkan model mass balance dimulai dari 30% buah bersertifikat dan harus naik setiap tahun. Mulai Maret 2027, kilang dan produsen biodiesel harus memiliki ISPO sendiri, dan permohonan mereka harus menyertakan sertifikat ISPO untuk usaha perkebunan, sehingga perkebunan tanpa sertifikat mungkin mendapati pembelinya berkurang.

RSPO lebih berbobot bagi pembeli yang menjual ke Eropa dan bagi merek konsumen internasional. Namun tidak setiap ton bersertifikat menemukan pembeli yang bersedia membayar untuk sertifikasi itu. Kedua sertifikat tidak menggantikan uji tuntas yang diminta aturan deforestasi Uni Eropa dari seorang pembeli, tetapi keduanya membantu sebagai bukti. Pemberi pinjaman yang memiliki kebijakan minyak sawit sering meminta sertifikasi, dan banyak pemberi pinjaman internasional menginginkan keanggotaan RSPO atau rencana sertifikasi dengan tenggat waktu.

Arti sertifikat yang tidak berlaku lagi

Menurut aturan ISPO, audit pengawasan pertama dilakukan antara 9 dan 12 bulan setelah sertifikasi, dan audit berikutnya paling sedikit setahun sekali. Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit pengawasan harus diperbaiki dalam tiga bulan. Setelah itu, lembaga sertifikasi dapat mempertahankan, membekukan, membatalkan, atau mencabut sertifikat, dan pemegang yang dibekukan mendapat waktu hingga enam bulan untuk memperbaiki masalahnya sebelum sertifikatnya dicabut atau dibatalkan.

Jadi sertifikat yang habis masa berlakunya atau dibekukan berarti pemegangnya tidak memperbarui tepat waktu, tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian, atau mengalami perubahan yang tidak lagi tercakup sertifikat. Sebelum Anda menandatangani:

• Minta sertifikat, laporan audit dan audit pengawasan terbaru, serta daftar ketidaksesuaian beserta cara masing-masing ditutup.
• Konfirmasikan statusnya kepada lembaga sertifikasi yang menerbitkannya, yang mengumumkan keputusannya di situs webnya.
• Bandingkan luas bersertifikat, koordinat, produktivitas, dan produksi pada sertifikat dengan perkebunan yang akan Anda beli.
• Untuk RSPO, periksa keanggotaan, sertifikat, status izin, dan setiap pengaduan terhadap perusahaan.
• Periksa apakah pemasok plasma dan petani kecil perkebunan itu memiliki STDB dan dapat bersertifikasi paling lambat Maret 2029.