Bekerja sama dengan mitra lokal di Indonesia
Memilih mitra Indonesia, memeriksanya lebih dulu, dan menyusun kesepakatan: perjanjian pemegang saham, anggaran dasar, batas kepemilikan asing, dan cara keluar.
6 menit baca
Banyak investor asing di Kalimantan masuk bersama mitra lokal. Kadang hukum mewajibkannya, ketika suatu bidang usaha membatasi kepemilikan asing. Lebih sering mitra membawa apa yang tidak dimiliki orang asing: tanah, izin, hubungan dengan desa dan pemerintah daerah, serta orang-orang yang tahu bagaimana perkebunan atau tambang benar-benar berjalan.
Mitra yang baik dapat membuat proyek menjadi mungkin. Mitra yang dipilih sembarangan, atau mitra yang baik di bawah perjanjian yang lemah, adalah salah satu penyebab paling umum kegagalan investasi asing di Indonesia. Artikel ini membahas cara memilih mitra dan bagaimana kesepakatan biasanya disusun.
Mengapa perlu mitra, dan mitra macam apa
Mulailah dari untuk apa mitra itu diperlukan. Jawabannya menentukan bagaimana kesepakatan harus dibentuk.
- Mitra yang memegang aset, seperti tanah, hak guna usaha perkebunan, atau izin tambang, biasanya menjual atau menyetorkannya, dan risiko utamanya ada pada aset itu sendiri.
- Mitra yang membawa keahlian operasional, seperti kontraktor atau manajer perkebunan berpengalaman, mungkin lebih baik dibayar lewat kontrak daripada diberi saham.
- Mitra yang diperlukan untuk memenuhi batas kepemilikan asing adalah syarat hukum, dan strukturnya harus benar-benar menghormati batas itu, bukan di atas kertas saja.
- Mitra yang membawa hubungan dengan pejabat atau masyarakat perlu dicermati paling dekat, karena nilai itu sulit diukur dan mudah dibesar-besarkan.
Beberapa sektor memiliki aturan kemitraan sendiri. Perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar, seperti dijelaskan dalam petani kecil dan skema plasma, dan sebagian bidang usaha hanya terbuka bagi orang asing dengan syarat bermitra dengan usaha kecil atau koperasi lokal.
Memeriksa mitra lebih dulu
Lakukan pemeriksaan yang sama pada mitra seperti yang Anda lakukan pada asetnya. Di Indonesia itu biasanya berarti:
- catatan perusahaan di pendaftaran perusahaan Kementerian Hukum (Administrasi Hukum Umum, AHU): akta pendirian, setiap perubahan sesudahnya, pemegang saham, direktur, dan komisarisnya, serta pemilik manfaat yang dilaporkan
- penelusuran catatan pengadilan negeri untuk gugatan dan permohonan pailit, baik terhadap perusahaan maupun terhadap orang-orang di baliknya
- status pajaknya, dan apakah perusahaan sudah menyampaikan SPT serta laporan investasinya
- apakah izin dan hak atas tanah yang diklaimnya nyata, masih berlaku, dan atas namanya sendiri, yang untuk tanah berarti memeriksa sertifikat di kantor pertanahan
- apakah ada pemiliknya yang pejabat, keluarga pejabat, atau orang yang terekspos secara politik, yang menaikkan risiko korupsi menurut hukum Indonesia dan hukum asing yang mungkin berlaku bagi Anda
- reputasinya di mata bank, pembeli, kontraktor, dan masyarakat di sekitar lokasinya
Mintalah dokumennya, lalu periksa sendiri terhadap pendaftaran atau melalui pengacara. Salinan bisa sudah usang, dan dalam beberapa kasus memang keliru.
Menyusun perusahaannya
Sebagian besar kemitraan dengan investor asing berbentuk perusahaan milik asing (PT PMA), yang didirikan seperti dijelaskan dalam pendirian PT PMA. Porsi asing harus tetap dalam batas yang berlaku untuk tiap bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam sektor mana yang terbuka bagi investor asing.
Dua dokumen mengatur kemitraan. Anggaran dasar adalah bagian dari akta notaris perusahaan, disahkan Kementerian Hukum, dan mengikat semua pihak. Perjanjian pemegang saham adalah kontrak pribadi antar pemegang saham.
Pengadilan dan notaris Indonesia melihat anggaran dasar lebih dulu. Jika perjanjian pemegang saham mengatakan satu hal dan anggaran dasar mengatakan hal lain, dalam praktik anggaran dasar biasanya menang. Karena itu, perlindungan utama bagi investor asing minoritas harus dituliskan dalam anggaran dasar sejauh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) mengizinkan, bukan hanya dalam perjanjian pemegang saham.
Ketentuan yang biasanya paling penting adalah:
- siapa yang mengangkat direktur dan komisaris, dan berapa banyak jatah masing-masing pihak
- hal-hal yang dicadangkan dan perlu disetujui kedua pihak, seperti utang baru, penjualan aset, transaksi pihak berelasi, dan perubahan rencana bisnis
- cara memecahkan kebuntuan
- hak penawaran pertama, yang sebagian sudah diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada pemegang saham yang ada, serta hak ikut jual dan hak paksa jual saat penjualan
- apa yang terjadi jika salah satu pihak tidak menyetor bagiannya dalam tambahan modal
- bagaimana dan di mana sengketa diselesaikan, dibahas dalam menyelesaikan sengketa bisnis
Tanda tangan di rekening bank dan kewenangan atas cap perusahaan sama pentingnya dengan pembagian saham. Direktur lokal yang menguasai rekening bank dan hubungan dengan kantor perizinan memegang kendali yang nyata, apa pun kata kepemilikan sahamnya.
Batasan yang ditetapkan hukum
Undang-Undang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) membatalkan setiap perjanjian yang menyebabkan saham dipegang atas nama seseorang untuk orang lain. Itu menutup pengaturan di mana mitra lokal memegang saham di atas batas kepemilikan asing sebagai nominee bagi investor asing. Perjanjian sampingan, surat kuasa, dan gadai yang berusaha memberi orang asing kendali atas saham itu menanggung risiko yang sama. Jika pengaturan itu diuji, orang asing mungkin tidak punya klaim atas saham atau asetnya. Rinciannya ada di pengaturan nominee dan risikonya.
Hak atas tanah juga ada batasnya. PT PMA dapat memegang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pakai, tetapi tidak Hak Milik. Mitra yang menyimpan tanah Hak Milik atas namanya sendiri dan membiarkan perusahaan memakainya lewat sewa membuat perusahaan rentan bila hubungan memburuk.
Jika mitra menyetorkan tanah atau izin sebagai ganti saham, setoran itu harus dinilai, dan sebagian izin sama sekali tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan regulator. Periksa hal itu sebelum menyepakati pembagian saham.
Cara keluar
Rencanakan jalan keluar sejak awal. Kebanyakan kemitraan berakhir dengan salah satu dari beberapa cara: satu pihak membeli bagian pihak lain, keduanya menjual kepada pihak ketiga, atau perusahaan dibubarkan. Perjanjian harus menetapkan bagaimana harga ditentukan, siapa yang dapat memaksa penjualan, dan kapan. Pengalihan saham PT PMA memerlukan persetujuan pemegang saham dan pembaruan catatan perusahaan di Kementerian Hukum serta di sistem Online Single Submission (OSS), dan perubahan pengendalian perusahaan perkebunan atau pertambangan mungkin memerlukan persetujuan kementerian sektor juga.
Yang perlu dicek lebih dulu
- Apa persisnya yang dibawa mitra, dan apakah kontrak lebih cocok daripada saham.
- Catatan perusahaan, catatan pengadilan, dan pemilik manfaat mitra, diperiksa terhadap pendaftaran, bukan hanya salinan.
- Apakah aset yang dibawa mitra dipegang atas nama mitra, dengan hak yang dapat dipegang perusahaan.
- Bahwa anggaran dasar memuat perlindungan yang ada dalam perjanjian pemegang saham.
- Siapa yang menguasai rekening bank dan pengajuan izin sehari-hari.
- Bagaimana masing-masing pihak dapat keluar, dan dengan harga berapa.
Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.