Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Memeriksa perusahaan Indonesia: AHU, OSS, dan catatan pengadilan

Cara memastikan siapa sebenarnya mitra transaksi sebelum menandatangani: registri perusahaan (AHU), sistem perizinan (OSS), catatan pengadilan, dan dokumen yang diminta.

6 menit baca

Nama perusahaan pada kop surat tidak membuktikan apa-apa. Sebelum Anda membayar uang muka, menandatangani nota kesepahaman, atau mengambil saham, periksa bahwa perusahaan itu ada, siapa yang berwenang menandatanganinya, siapa pemiliknya, dan izin apa yang dimilikinya. Sebagian besar pemeriksaan ini bisa dilakukan dari registri publik dalam beberapa jam.

Artikel ini membahas registri-registri itu, apa yang ditunjukkan dan tidak ditunjukkan masing-masing, serta dokumen yang diminta berikutnya. Isinya berlaku untuk pemilik tanah, pemegang izin, penjual saham, atau calon mitra. Bekerja dengan mitra lokal membahas cara memilih dan menyusun hubungan setelah pemeriksaan selesai tanpa masalah.

Mulai dari registri perusahaan (AHU)

Perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum ketika Kementerian Hukum menyetujui akta pendiriannya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di kementerian itu memegang registrinya, dan situs publiknya adalah ahu.go.id.

Gunakan menu perusahaan di situs itu dan cari menurut nama perusahaan yang persis, atau menurut Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika sebuah PT tidak ditemukan, coba menu lain sebelum menyimpulkan bahwa ia tidak ada. Persekutuan seperti CV (commanditaire vennootschap) dicatat terpisah, dan perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil berada dalam kategorinya sendiri.

Yang Anda cari:

  • Perusahaan itu ada, dan namanya cocok dengan surat dan kontrak mitra Anda sampai ke huruf.
  • Nomor dan tanggal keputusan persetujuan atas akta pendirian.
  • Statusnya. Perusahaan bisa terdaftar, ditangguhkan, atau dicabut.
  • Perubahan berikutnya. Pergantian direksi, pemegang saham, modal, atau bidang usaha harus diberitahukan atau disetujui, dan masing-masing meninggalkan catatan.

Pencarian publik tidak selalu menampilkan akta lengkap, daftar direksi terkini, atau daftar pemegang saham. Minta salinan resmi akta pendirian, setiap akta perubahan, dan persetujuan atau tanda terima kementerian untuk masing-masing dari mitra Anda, lalu bandingkan tanggal dan nomornya dengan yang ditunjukkan registri. Notaris dapat menarik data lengkap perusahaan untuk Anda jika Anda menugaskannya. Jika dokumen dan registri berbeda, berhenti dan minta penjelasan tertulis.

Siapa yang boleh menandatangani, dan siapa pemiliknya

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), direksi mewakili perusahaan, dan anggaran dasar menentukan caranya. Sebagian anggaran dasar mewajibkan dua direktur menandatangani. Banyak yang mewajibkan persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham untuk penjualan aset, pinjaman, atau jaminan.

Baca anggaran dasar sebelum Anda bersandar pada sebuah tanda tangan. Periksa tiga hal:

  • Penandatangan adalah direktur pada registri terkini, bukan mantan direktur.
  • Anggaran dasar tidak membatasi kewenangan direktur itu untuk transaksi semacam ini.
  • Jika persetujuan diwajibkan, Anda memegang salinannya, seperti keputusan pemegang saham atau komisaris.

Transaksi yang ditandatangani orang tanpa kewenangan dapat digugat kemudian oleh perusahaan itu sendiri. Satu keputusan dalam arsip Anda adalah perlindungan yang murah.

Kepemilikan adalah pertanyaan kedua. Pemegang saham pada registri adalah pemilik yang diakui hukum. Perusahaan juga wajib melaporkan pemilik manfaatnya, yaitu orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikannya, menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Tanyakan siapa mereka. Jika jawaban penjual adalah nama yang tidak muncul di akta mana pun, Anda mungkin menghadapi pengaturan nominee, dan pengaturan semacam itu batal menurut hukum Indonesia.

Periksa izin di OSS

Sistem Online Single Submission (OSS) adalah portal perizinan yang dijalankan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Portal ini menerbitkan NIB dan, tergantung risikonya, sertifikat standar dan izin di balik setiap bidang usaha. Portal ini memiliki pencarian NIB publik dan penelusuran yang menunjukkan izin apa yang diperlukan suatu kode usaha. Izin usaha lewat OSS menjelaskan cara kerja kode dan tingkat risikonya.

Minta NIB, lalu periksa tiga hal:

  • NIB itu milik badan hukum yang sama dengan yang Anda periksa di AHU, dengan nama yang sama.
  • Kode usaha (KBLI) pada NIB mencakup apa yang diklaim perusahaan. Perusahaan dengan kode perdagangan tidak berizin menjalankan perkebunan atau pabrik.
  • Izin yang diwajibkan kode itu benar-benar dimiliki. Untuk perkebunan atau pabrik, itu berarti izin usaha dan persetujuan lingkungan. Untuk pertambangan, itu berarti izin pertambangan. Izin perkebunan dan HGU mencantumkan apa yang diperlukan perkebunan.

Izin yang dipegang perusahaan lain, atau pemilik lama, tidak beralih kepada Anda tanpa langkah yang ditetapkan hukum untuk pengalihan.

Catatan pengadilan

Perusahaan yang sedang digugat, atau berselisih soal pembayaran, bisa tampak baik-baik saja di registri. Catatan pengadilan menangkapnya.

Mahkamah Agung menjalankan sistem penelusuran perkara (Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP). Setiap pengadilan negeri punya situs SIPP sendiri, dalam bentuk sipp.pn- diikuti nama kota pengadilan itu, seperti Pengadilan Negeri Samarinda. Anda bisa mencari menurut nomor perkara atau nama pihak yang khas. Situs itu menampilkan jadwal sidang, putusan, dan tahap banding. Mahkamah Agung juga menyimpan direktori putusan yang dipublikasikan di putusan3.mahkamahagung.go.id, yang dapat dicari menurut nama pihak. Letakkan nama perusahaan yang persis dalam tanda kutip untuk mengurangi hasil yang tidak relevan.

Telusuri pengadilan di tempat-tempat yang penting:

  • Pengadilan negeri tempat perusahaan terdaftar.
  • Pengadilan negeri tempat tanah, kebun, atau tambang berada.
  • Pengadilan niaga yang mencakup salah satu tempat itu, untuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) menurut UU Nomor 37 Tahun 2004.

Setiap pengadilan punya situsnya sendiri, jadi Anda harus mengulang pencarian. Tidak satu pun sistem lengkap, dan perkara yang didaftarkan sebelum sistem dimulai pada 2014 bisa tidak ada. Pencarian yang bersih adalah pertanda baik, bukan pernyataan bebas. Minta mitra menegaskan dalam kontrak bahwa tidak ada sengketa yang sedang berjalan, dan tuliskan apa yang terjadi jika ada.

Pemeriksaan lain yang sesuai dengan transaksi

  • Tanah. Jika perusahaan mengklaim hak atas tanah, periksa sertifikatnya sendiri di kantor pertanahan. Memeriksa sertifikat tanah membahas caranya.
  • Bank. Lembaga keuangan, seperti pemberi pinjaman atau perusahaan asuransi, harus muncul dalam daftar regulator keuangan. Periksa di sana juga.
  • Pajak. Minta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti bahwa SPT disampaikan. Ini tidak terbuka untuk umum, jadi jadikan permintaan dokumen.
  • Operasional. Kunjungi lokasinya. Perusahaan yang terdaftar di kantor virtual tanpa staf, tanpa kebun, atau tanpa tambang yang bisa Anda datangi adalah tanda peringatan.

Apa yang diminta

Tuliskan permintaan dan simpan balasannya:

  1. Salinan resmi akta pendirian, setiap akta perubahan, dan persetujuan kementerian atas masing-masing.
  2. NIB dan setiap izin usaha, beserta peta dan persetujuan yang menyertainya.
  3. Pernyataan pemilik manfaat.
  4. Keputusan yang memberi wewenang untuk transaksi ini.
  5. Pernyataan tertulis bahwa tidak ada perkara, klaim, atau sengketa pajak yang sedang berjalan, dengan jaminan dalam kontrak.

Jalankan ulang registri tepat sebelum menandatangani dan lagi sebelum membayar cicilan terakhir. Direksi berganti, izin berakhir, dan perkara didaftarkan antara pertemuan pertama dan penyelesaian.

Ketika jawabannya tidak cocok

Ketidakcocokan tidak selalu berarti penipuan. Nama disingkat, dan registri tertinggal dari akta. Tetapi mitra yang tidak bisa menjelaskan ketidakcocokan, tidak mau membagikan akta, atau mendesak Anda menandatangani sebelum memeriksa sedang memberi tahu Anda sesuatu. Jika sengketa memang muncul kemudian, menyelesaikan sengketa bisnis membahas pilihannya.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.