Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Persetujuan lingkungan: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Cara kerja persetujuan lingkungan untuk kebun, pabrik, tambang, atau industri: tiga instrumennya, penentu yang berlaku, persetujuan teknis, dan penundaan lazim.

6 menit baca

Izin usaha Indonesia untuk kebun, pabrik, tambang, atau industri tidak berdiri sendiri. Izin itu bertumpu pada persetujuan lingkungan. Tanpa persetujuan itu izin tidak diterbitkan, dan proyek yang sudah dimulai tanpanya bisa dihentikan.

Persetujuan datang dalam tiga tingkat, dinamai menurut dokumen di baliknya: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Tingkat mana yang diperlukan proyek bergantung pada seberapa besar dampak lingkungannya. Artikel ini menjelaskan apa ketiganya, bagaimana pilihan dibuat, dan di mana proyek kehilangan waktu.

Dasar hukum

Kerangkanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berlaku sejak 2 Februari 2021. Peraturan ini melaksanakan UU Cipta Kerja dan mengganti izin lingkungan yang lama dengan persetujuan lingkungan. Peraturan ini juga menyatukan beberapa peraturan lama tentang air, udara, pencemaran laut, dan limbah berbahaya ke dalam satu teks.

Dua poin dari peraturan itu paling penting bagi investor:

  • Persetujuan lingkungan terkait dengan izin usaha. Menurut aturan perizinan berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, persetujuan itu adalah salah satu persyaratan dasar yang mendahului izin.
  • Penegakan dimulai dengan sanksi administratif. Peraturan memperlakukan penegakan pidana sebagai upaya terakhir, tetapi sanksi administratif tetap bisa mencakup penghentian dan pencabutan.

Sejak Oktober 2024 lingkungan hidup memiliki kementeriannya sendiri, terpisah dari kehutanan. Persetujuan lingkungan kini menjadi tugas kementerian lingkungan hidup, dan status hutan adalah urusan kehutanan, seperti dijelaskan status kawasan hutan.

Tiga instrumen

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah yang terberat. Instrumen ini diwajibkan untuk kegiatan dengan dampak penting terhadap lingkungan. Isinya tiga bagian:

  • Kerangka acuan, yang menetapkan apa yang dicakup kajian.
  • Analisis dampak lingkungan itu sendiri.
  • Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL).

AMDAL harus disusun oleh orang yang bersertifikasi tepat, dinilai oleh badan penilai, dan terbuka bagi tanggapan dari orang yang terdampak. Hasilnya adalah keputusan kelayakan lingkungan, dan persetujuan lingkungan kemudian diterbitkan atas dasar itu.

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah tingkat menengah. Ini untuk kegiatan yang tidak diperkirakan berdampak penting tetapi tidak cukup kecil untuk surat pernyataan sederhana. Bentuknya formulir standar, diisi pada tahap perencanaan, yang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Formulir itu diperiksa, dan persetujuan diterbitkan atas dasar rekomendasi.

SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan sendiri. Ini untuk kegiatan yang berada di bawah kedua ambang lainnya, dan untuk usaha mikro dan kecil tanpa dampak penting. Perusahaan menyatakan apa yang akan dilakukannya. Tidak ada yang menilainya lebih dulu.

InstrumenUntukYang terjadi
AMDALDampak pentingKajian penuh, penilaian, keputusan kelayakan
UKL-UPLDampak yang tidak pentingFormulir standar, diperiksa, rekomendasi
SPPLDampak terendahPernyataan sendiri lewat sistem perizinan

Apa yang menentukan tingkatnya

Sebuah peraturan menteri, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, mencantumkan jenis usaha dan kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Lampirannya menetapkan ambang menurut kegiatan: luas dalam hektare untuk kebun atau tambang, kapasitas untuk pabrik atau industri, panjang untuk jalan, dan seterusnya. Kegiatan yang tidak masuk ambang mana pun mendapat tingkat yang lebih ringan.

Ambang itu adalah angka yang berubah menurut sektor, jadi jangan bersandar pada patokan kasar yang Anda dengar untuk perkebunan. Cari kegiatannya di lampiran, dengan kode yang sama dengan yang dimiliki perusahaan di OSS.

Menurut aturan perizinan 2025, tingkat kini ditemukan lewat penyaringan. Permohonan nomor induk berusaha di OSS mengarah ke platform daring kementerian lingkungan hidup, Amdalnet, tempat kegiatan disaring dan sistem menyatakan apakah ia memerlukan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Amdalnet juga menjalankan tahap-tahap berikutnya: penyusunan, penilaian, dan penerbitan. Usaha berisiko rendah tidak lagi otomatis mendapat SPPL bersama nomornya.

Dua hal lain bisa menaikkan proyek satu tingkat:

  • Lokasi. Kriteria dampak penting memperhatikan lokasi selain ukuran, sehingga proyek di dekat kawasan lindung, lahan gambut, atau sungai layak dicermati lebih dari yang disarankan ukurannya saja.
  • Skala. Memperluas lokasi yang ada atau menambah fase baru bisa melewati ambang yang tidak dilewati fase pertama.

Persetujuan teknis dan rencana tata ruang

Persetujuan lingkungan bukan satu-satunya dokumen lingkungan. Kegiatan yang membuang air limbah, mengeluarkan emisi udara, atau menangani limbah berbahaya juga memerlukan persetujuan teknis. Persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis kini diproses paralel, tetapi pembuangan, emisi, atau penanganan limbah berbahaya baru boleh dimulai setelah persetujuan teknis terbit.

Persetujuan itu juga bergantung pada rencana tata ruang. Tanpa persetujuan pemanfaatan ruang (KKPR di darat, atau padanannya di laut untuk perairan pesisir), persetujuan lingkungan tidak dapat diterbitkan. Lahan industri dekat pelabuhan menjelaskan langkah zonasi untuk lokasi pesisir.

Kantor mana yang menerbitkan persetujuan bergantung pada lokasi dan cakupan kegiatan. Kementerian menggambarkan pengalihan kewenangan itu antara kantor pusat dan daerah sebagai masih dalam masa transisi, jadi tanyakan kepada otoritas perizinan di mana berkas Anda akan diputuskan.

Di mana proyek kehilangan waktu

  • Lokasi yang dibeli sebelum ada persetujuan. Tanah sudah dibayar, lalu kajian menunjukkan kawasan lindung, kubah gambut, atau desa di dalam jejak proyek.
  • Perubahan rencana. AMDAL mencakup kegiatan sebagaimana dijelaskan. Pabrik yang lebih besar, produk baru, atau lokasi lain biasanya berarti merevisi dokumen atau mengajukan yang baru.
  • Konsultasi publik. Desa yang tidak ditanya, atau ditanya terlambat, bisa menyatakan keberatan. Tanah adat dan masyarakat menjelaskan mengapa ini risiko nyata bagi kebun dan tambang.
  • Laporan yang hilang. Rencana pengelolaan dan pemantauan harus dilaksanakan dan dilaporkan. Pengawas memeriksanya, dan kekurangannya muncul saat penjualan.

Yang diperiksa saat membeli proyek yang sudah ada

  1. Minta persetujuan lingkungan dan dokumen di baliknya: AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
  2. Bandingkan cakupan persetujuan dengan apa yang berdiri di lapangan. Pabrik atau kebun yang tumbuh melampaui apa yang dijelaskan dokumen tidak memenuhi kepatuhan.
  3. Minta laporan pemantauan yang sudah disampaikan dan setiap pemberitahuan dari otoritas lingkungan.
  4. Periksa bahwa persetujuan teknis ada untuk air limbah, emisi, dan limbah berbahaya, seperti dicatat pabrik kelapa sawit dan buah untuk pabrik.
  5. Baca izin perkebunan dan HGU berikutnya, untuk urutan persetujuan sebuah kebun.

Persetujuan yang diterbitkan kepada satu perusahaan tidak beralih kepada pembeli dengan sendirinya. Apakah ia dapat dialihkan atau harus diterbitkan ulang bergantung pada bagaimana transaksi disusun, dan penasihat harus memastikannya sebelum penandatanganan.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.