Merekrut staf di Indonesia: kontrak, upah, dan izin kerja
Mempekerjakan staf di Indonesia: kontrak waktu tertentu dan tidak tertentu, upah minimum provinsi, jaminan sosial BPJS, pesangon, dan izin kerja bagi tenaga kerja asing.
6 menit baca
Perusahaan di Kalimantan yang memiliki perkebunan, menjalankan pabrik, atau mengelola gedung akan mempekerjakan orang, dan hukum ketenagakerjaan Indonesia melindungi pekerja. Kontrak punya bentuk yang baku, upah minimum ditetapkan setiap tahun oleh tiap provinsi, jaminan sosial wajib, dan mengakhiri hubungan kerja biasanya memerlukan biaya. Tak satu pun hal ini luar biasa, tetapi mudah diremehkan dalam anggaran.
Artikel ini membahas aturan utama per 2026. Aturan ketenagakerjaan sedang berubah: pada 2024 Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru dalam dua tahun, terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, jadi tanyakan kepada pengacara ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja provinsi sebelum Anda mengandalkan rincian apa pun.
Dasar hukum
Undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003), yang sebagian besar telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kini UU Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur rincian kontrak, jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana diubah, mengatur pengupahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 atas Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa aturan ini, termasuk soal kontrak waktu tertentu dan penetapan upah, dan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diminta itu dapat mengubahnya lagi.
Pengawasan dibagi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas tenaga kerja tiap provinsi dan kabupaten. Di Kalimantan, kantor provinsi biasanya yang datang memeriksa.
Kontrak kerja
Hukum Indonesia mengenal dua jenis kontrak kerja.
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara: proyek, pekerjaan musiman, produk baru yang masih dalam uji coba, atau pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT harus tertulis, dalam bahasa Indonesia, dan total jangka waktunya, termasuk perpanjangan, tidak boleh melebihi lima tahun. PKWT tidak boleh memuat masa percobaan. Ketika PKWT berakhir, pemberi kerja membayar kompensasi sebesar upah satu bulan untuk setiap tahun penuh masa kerja, dihitung proporsional untuk masa yang lebih pendek.
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) untuk pekerjaan yang berkelanjutan. PKWTT boleh lisan, meski dalam hal itu surat pengangkatan tertulis wajib ada, dan dapat memuat masa percobaan hingga tiga bulan. PKWT yang dipakai untuk pekerjaan tetap, atau yang melanggar aturan formal, dapat dianggap menurut hukum sebagai PKWTT, yang membawa hak pesangon.
Kebanyakan perkebunan dan pabrik mempekerjakan inti staf tetap dan memakai pekerja kontrak waktu tertentu serta pekerja harian untuk sisanya. Campuran itu perlu diperiksa dengan cermat saat membeli usaha yang sudah berjalan, karena kontrak yang disalahgunakan adalah sumber klaim yang umum. Ciri khas pekerjaan perkebunan, seperti pemanen, perumahan, dan layanan di lokasi, dibahas dalam tenaga kerja dan perumahan perkebunan.
Jam kerja dan cuti
Minggu kerja standar adalah 40 jam, yaitu tujuh jam sehari selama enam hari atau delapan jam sehari selama lima hari. Lembur dibatasi dan dibayar dengan kelipatan upah per jam yang meningkat. Beberapa sektor, termasuk pertambangan dan perkebunan, dapat memakai pola jam kerja lain dengan persetujuan, seperti rotasi di lokasi terpencil.
Pekerja mendapat 12 hari cuti tahunan berbayar setelah setahun bekerja, hari libur nasional, cuti melahirkan tiga bulan, dan cuti tertentu lainnya. Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar upah satu bulan wajib dibayar setahun sekali kepada pekerja dengan masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun, dan jumlah proporsional bagi yang masa kerjanya lebih singkat.
Upah minimum
Setiap provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun, dan kabupaten serta kota dapat menetapkan yang lebih tinggi (upah minimum kabupaten/kota, UMK). Gubernur mengumumkan angka tahun berikutnya menjelang akhir tahun, dan berlaku mulai 1 Januari. Rumusnya sudah beberapa kali diubah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga besar kenaikan tiap tahun tidak bisa diprediksi jauh ke depan.
Upah minimum berbeda antara kelima provinsi di Kalimantan dan antar kabupaten dalam tiap provinsi. Kabupaten industri dan pertambangan cenderung lebih tinggi. Cari keputusan gubernur terbaru untuk kabupaten tempat staf akan bekerja, dan masukkan kenaikan tahunan ke dalam setiap proyeksi. Upah minimum adalah batas bawah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, dan pemberi kerja diharapkan memiliki struktur dan skala upah di atasnya bagi staf yang lebih lama bekerja.
Jaminan sosial: BPJS
Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dua badan jaminan sosial nasional (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS).
BPJS Kesehatan menjalankan jaminan kesehatan nasional. Iurannya 5% dari upah bulanan, hingga batas upah tertentu, dengan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program ketenagakerjaan:
- jaminan kecelakaan kerja, dibayar pemberi kerja sebesar 0,24% hingga 1,74% dari upah, tergantung risiko pekerjaannya
- jaminan kematian, 0,3% dibayar pemberi kerja
- jaminan hari tua, 5,7% secara total, dengan pemberi kerja membayar 3,7% dan pekerja 2%
- jaminan pensiun, 3% secara total, dengan pemberi kerja membayar 2% dan pekerja 1%, hingga batas upah tertentu
- jaminan kehilangan pekerjaan, dibiayai terutama dari pemerintah dan dari iuran yang sudah ada
Pekerja asing yang bekerja di Indonesia selama enam bulan atau lebih juga wajib didaftarkan. Iuran yang belum dibayar menumpuk sebagai kewajiban, dan badan BPJS memang memeriksa pemberi kerja.
Mengakhiri hubungan kerja
Mengakhiri kontrak tetap biasanya memicu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi atas hak yang belum diambil, dengan jumlah yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menurut lama masa kerja dan alasan pemutusan. Pemberi kerja harus memberi tahu pekerja dan, jika pekerja tidak setuju, menempuh perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas tenaga kerja, dan akhirnya pengadilan hubungan industrial. Pemutusan tanpa melalui langkah-langkah ini sering menjadi sumber sengketa.
Ketika Anda membeli perusahaan, pekerjanya ikut beralih, bersama pesangon yang sudah menumpuk. Pembeli perkebunan sebaiknya menghitung angka itu dan mencocokkannya dengan pembukuan, bersama iuran BPJS yang belum dibayar dan THR.
Staf ekspatriat
Orang asing yang akan bekerja di Indonesia memerlukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan, lalu izin tinggal kerja dari imigrasi. Rencana itu menyebut jabatan, lama penempatan, dan pendamping Indonesia yang akan mempelajari pekerjaannya. Pemberi kerja membayar dana kompensasi sebesar USD 100 per bulan untuk tiap pekerja asing per 2026. Beberapa jabatan, termasuk peran sumber daya manusia, tertutup bagi orang asing, dan direktur serta komisaris pemegang saham dapat dikecualikan dari RPTKA. Sisi visanya dibahas dalam visa dan KITAS untuk investor.
Yang perlu dicek lebih dulu
- Upah minimum terbaru untuk kabupaten tempat staf akan bekerja, dan perkiraan kenaikannya tiap tahun.
- Apakah tiap pekerja memegang jenis kontrak yang tepat, terutama pekerja kontrak waktu tertentu yang mengerjakan pekerjaan tetap.
- Catatan pendaftaran dan pembayaran untuk kedua badan BPJS.
- Kewajiban pesangon untuk tenaga kerja yang ada, jika Anda membeli usaha.
- RPTKA dan izin kerja untuk setiap staf asing sebelum mereka mulai.
- Apakah undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan, dan apa yang diubahnya, karena tenggat Mahkamah Konstitusi jatuh pada akhir 2026.
Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.