Menyewakan properti di Kalimantan sebagai pemilik asing
Cara perusahaan milik asing atau orang asing perseorangan menyewakan properti di Indonesia: hak yang membolehkan, perjanjian sewa, pajak sewa, dan mengelola penyewa.
7 menit baca
Membeli properti dan menyewakannya adalah dua pertanyaan yang terpisah di Indonesia. Hak atas tanah yang membolehkan Anda memegang sebuah rumah belum menjawab apakah rumah itu boleh disewakan, berapa pajak atas uang sewanya, atau siapa yang mengurus penyewa ketika atap bocor dan Anda sedang di negara lain.
Sebagian besar jawabannya bergantung pada siapa pemegang propertinya. Perusahaan milik asing (PT PMA) yang menyewakan gudang atau deretan kamar sedang menjalankan usaha dan memerlukan izin untuk itu. Orang asing perseorangan yang memiliki rumah di atas hak pakai berada pada posisi yang lebih sempit. Artikel ini membahas keduanya, serta sisi praktis menjadi pemilik yang menyewakan dari jauh.
Siapa pemegang propertinya
Orang asing perseorangan dapat memegang rumah di atas hak pakai (Hak Pakai), atau satuan apartemen di atas hak guna bangunan, seperti dijelaskan dalam membeli properti sebagai orang asing. Aturan yang membolehkan hal ini dibuat untuk rumah tinggal, dan batas harga minimum serta batas jumlah unitnya mengarah ke tujuan yang sama. Apakah pemilik asing perseorangan boleh menyewakan rumah itu, dan dengan syarat apa, tidak boleh diasumsikan begitu saja. Tanyakan kepada notaris yang menangani pembelian apa yang diizinkan oleh hak tersebut dan aturan yang berlaku sebelum Anda membeli dengan tujuan disewakan.
PT PMA adalah wadah yang lazim untuk menyewakan properti sebagai usaha. Perusahaan ini dapat memegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan menyewakan bangunan di atasnya, tetapi hanya untuk kegiatan yang tercantum dalam izinnya. Setiap kegiatan punya kode dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan penyewaan real estat milik sendiri atau sewa punya kodenya sendiri. Perusahaan harus memiliki kode itu dalam sistem perizinan daring pemerintah (OSS) dan memenuhi aturan modal serta investasinya, seperti dibahas dalam mendirikan PT PMA. Memegang properti atas nama teman warga Indonesia untuk menyiasati aturan ini adalah persoalan lain, dan pengaturan nominee menjelaskan mengapa cara itu gagal.
Sewa jangka panjang dan menginap jangka pendek
Hukum Indonesia membedakan antara menyewakan properti dan menjalankan usaha penginapan.
Sewa jangka panjang, biasanya setahun atau lebih untuk rumah, ruko, kantor, atau gudang, adalah perjanjian sewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemilik memberi penyewa hak menggunakan properti selama jangka waktu dan dengan harga sewa tertentu, dan sebagian besar ketentuannya adalah apa yang disepakati kedua pihak. Sewa rumah di kota-kota Kalimantan sering dibayar setahun atau lebih di muka. Itu cocok bagi pemilik yang berada di luar negeri, tetapi membuat penyewa punya lebih sedikit yang dipertaruhkan jika properti tidak dirawat.
Menginap per malam atau per minggu termasuk usaha penginapan. Kegiatan ini tunduk pada aturan pariwisata dan pajak daerah, memerlukan izin usaha tersendiri, dan dapat dikenai pajak daerah atas jasa perhotelan. Di luar beberapa kawasan wisata, permintaan menginap jangka pendek di Kalimantan sebagian besar datang dari perjalanan dinas ke kota seperti Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin. Perlakukan sewa jangka pendek sebagai bisnis perhotelan, dengan izin dan pajaknya sendiri, dan pastikan keduanya kepada pemerintah daerah sebelum Anda merencanakannya.
Perjanjian sewanya
Buat setiap perjanjian sewa sebagai akta notaris, atau setidaknya tertulis dan ditandatangani kedua pihak. Cantumkan:
- Jangka waktu, harga sewa per tahun, dan bagaimana harga berubah saat diperpanjang.
- Kapan sewa dibayar. Pembayaran di muka itu lazim, jadi tentukan apa yang terjadi pada sewa yang belum terpakai jika perjanjian berakhir lebih awal.
- Uang jaminan dan apa saja yang ditanggungnya, dengan pemeriksaan properti dan daftar inventaris yang ditandatangani di awal dan akhir.
- Siapa yang membayar perbaikan, utilitas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta iuran lingkungan dan keamanan.
- Apakah penyewa boleh menyewakan kembali, mengubah bangunan, atau menjalankan usaha dari sana.
- Apa yang terjadi jika properti dijual. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjualan tidak mengakhiri sewa yang sedang berjalan kecuali perjanjian menyatakan demikian.
Sewa di dalam Indonesia harus dihargai dan dibayar dalam rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahkan ketika penyewanya perusahaan asing. Memindahkan uang masuk dan keluar membahas aturan itu beserta pengecualiannya. Perjanjian sewa berharga dolar antara dua pihak di Indonesia adalah pelanggaran, apa pun yang diinginkan kedua pihak.
Jika Anda berada di sisi sebaliknya dan menyewa tanah untuk dibangun, menyewa tanah dan bangunan menjelaskan perbandingan sewa dengan hak atas tanah.
Pajak atas sewa
Per 2026, sewa tanah dan bangunan dikenai pajak penghasilan final sebesar 10% dari jumlah bruto menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Bruto berarti semua yang dibayar penyewa untuk properti itu, termasuk biaya layanan dan pemeliharaan. Jika penyewanya perusahaan Indonesia, instansi pemerintah, atau pemotong lain yang disebut dalam peraturan itu, penyewa memotong pajaknya, menyetorkannya, dan memberi Anda bukti potong. Jika tidak, pemilik yang membayarnya. Penginapan seperti hotel berada di luar aturan ini dan dikenai pajak dengan cara berbeda.
PT PMA yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak mungkin juga harus memungut PPN atas sewa. Orang asing perseorangan yang bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia dapat dikenai aturan lain, dan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara asalnya dapat mengubah hasilnya lagi. Aturan dan tarif berubah, jadi pastikan perlakuan pajaknya kepada konsultan pajak Indonesia sebelum Anda menetapkan harga sewa.
PBB ditagihkan kepada pemilik setiap tahun. Sebagian besar pemilik membebankannya kepada penyewa lewat perjanjian sewa. Jika tidak, anggarkan sendiri, dan simpan bukti pembayarannya, karena tunggakan tetap tercatat pada properti dan akan muncul saat Anda menjualnya.
Mengelola penyewa dari luar negeri
Pemilik yang tinggal di luar Indonesia memerlukan orang di lapangan. Bisa pengelola properti, agen yang menemukan penyewa, atau kenalan lokal yang dipercaya. Siapa pun orangnya, buat perjanjian tertulis dengan ruang lingkup yang jelas:
- Mengumpulkan uang sewa ke rekening bank milik pemilik atau perusahaan sendiri, tidak pernah ke rekening pengelola.
- Memeriksa properti pada waktu yang ditetapkan dan mengirim foto.
- Menyetujui perbaikan sampai batas jumlah tertentu, dengan yang lebih besar memerlukan persetujuan tertulis Anda.
- Membayar PBB dan tagihan utilitas tepat waktu, lengkap dengan bukti bayar.
- Mengurus pelaporan penyewa kepada ketua rukun tetangga (RT), yang lazim dilakukan ketika seseorang pindah masuk.
Surat kuasa memungkinkan pengelola bertindak atas nama Anda, tetapi buatlah sempit. Kuasa luas yang mencakup menjual atau menjaminkan properti adalah risiko yang tidak Anda perlukan hanya untuk menyewakan.
Iklim Kalimantan keras bagi bangunan. Hujan deras, banjir sungai di bagian rendah Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, serta rayap, semuanya menimbulkan kerusakan yang makin parah jika tidak ada yang memeriksa. Properti kosong di antara dua penyewa perlu diperiksa lebih sering, bukan lebih jarang.
Dari mana permintaan datang
Permintaan penyewa di Kalimantan mengikuti pemberi kerja. Perusahaan tambang dan perkebunan, kontraktor, bank, dan kantor pemerintah menyewa rumah untuk staf, sering dengan sewa tahunan yang dibayar di muka. Balikpapan punya banyak penyewa korporat dari industri minyak, gas, dan kilang. Banjarbaru mendapat kantor-kantor pemerintah ketika menjadi ibu kota Kalimantan Selatan. Kawasan di dekat Nusantara menarik permintaan dari konstruksi dan aparatur sipil, meski seberapa cepat itu tumbuh bergantung pada laju pembangunan ibu kota. Penyewa korporat membawa pembayaran yang andal dan memotong pajaknya untuk Anda, tetapi bisa pergi dengan cepat ketika proyeknya selesai.
Sebelum membeli untuk disewakan
- Pastikan kepada notaris bahwa hak atas tanah Anda, dan status Anda sebagai pemegangnya, membolehkan properti itu disewakan.
- Jika Anda memakai PT PMA, periksa bahwa izin OSS-nya mencakup kode KBLI untuk penyewaan real estat.
- Tanyakan kepada konsultan pajak bagaimana sewa akan dikenai pajak untuk Anda, termasuk keringanan dari perjanjian pajak.
- Tanyakan kepada agen lokal tentang harga sewa yang sebenarnya dan berapa lama properti serupa kosong, bukan harga yang ditawarkan.
- Siapkan pengelola properti dan sepakati ruang lingkupnya secara tertulis sebelum penyewa pertama pindah.
Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.