Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Pembagian manfaat dan persetujuan masyarakat di proyek karbon

Mengapa masyarakat menentukan berhasil atau gagalnya proyek karbon di Kalimantan: persetujuan, tanah adat, pembagian pendapatan kredit, dan penanganan pengaduan.

5 menit baca

Proyek karbon meminta orang yang tinggal di dalam atau dekat hutan, kubah gambut, atau pesisir mangrove untuk mengubah cara mereka memakainya, sering kali selama tiga puluh tahun atau lebih. Jika mereka tidak setuju, atau berhenti setuju, proyek tidak dapat menghasilkan. Api dinyalakan, pohon ditebang, dan pembeli yang membaca berita mundur.

Jadi syarat bagi masyarakat bukan urusan sampingan. Syarat itu menentukan apakah karbonnya nyata sepanjang umur proyek, dan menjadi salah satu hal pertama yang diperiksa pembeli yang serius.

Siapa masyarakatnya

Di Kalimantan, orang di sekitar lokasi proyek jarang berupa satu kelompok. Mungkin ada masyarakat adat Dayak atau Melayu dengan klaim yang bermula dari beberapa generasi, desa dengan kepala desa terpilih dan pemerintah desa, petani pendatang yang tiba bersama perkebunan atau program transmigrasi, dan keluarga yang menangkap ikan, menyadap karet, atau mengumpulkan hasil hutan tanpa hak tertulis apa pun.

Masing-masing memegang jenis hak yang berbeda. Masyarakat adat memegang tanah secara kolektif menurut hukumnya sendiri, hak yang diakui hukum Indonesia hanya lewat proses formal yang belum diselesaikan banyak dari mereka. Artikel tentang tanah adat dan persetujuan masyarakat menjelaskan bagaimana pengakuan itu bekerja. Desa memiliki anggaran dan kedudukan hukum sendiri. Pengguna tanpa surat tetap kehilangan penghasilan jika proyek menutup lahan mereka.

Proyek yang hanya berurusan dengan kepala desa, atau hanya dengan kelompok yang paling vokal, membangun persetujuannya di atas sebagian orang yang terdampak.

Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan

Standar internasional mengharapkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent, FPIC) dari orang yang hak atau mata pencahariannya disentuh proyek. Dengan bahasa sederhana:

  • Tanpa paksaan: tidak ada tekanan, tidak ada pembayaran untuk memenangkan suara, tidak ada pejabat atau polisi di ruangan untuk memaksakannya.
  • Di awal: sebelum permohonan izin, kesepakatan lahan, atau desain proyek final, dan dengan waktu yang cukup untuk membahasnya di dalam masyarakat.
  • Berdasarkan informasi: orang telah melihat peta, lama proyek, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan di lahan itu, berapa uang yang terlibat dan ke mana perginya, dalam bahasa dan bentuk yang mereka pahami.
  • Persetujuan: masyarakat boleh menolak, dan penolakan dihormati.

Persetujuan adalah proses, bukan satu tanda tangan. Persetujuan biasanya diperbarui pada titik penting: ketika desain berubah, ketika kredit pertama dijual, dan ketika rumus manfaat ditinjau. Standar dan pembeli ingin melihat catatannya: notulen rapat, daftar hadir, peta yang ditandai warga, dan perjanjian yang ditandatangani oleh badan yang dipilih masyarakat sendiri.

Hukum Indonesia punya kewajiban persetujuannya sendiri. Undang-Undang Perkebunan dan aturan kehutanan mewajibkan musyawarah dengan masyarakat adat sebelum tanah mereka dipakai. Aturan karbon juga meminta proyek menunjukkan bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang terdampak. Rinciannya bergantung pada jenis izin, jadi periksa untuk proyek Anda.

Cara proyek membagi manfaat

Pembagian manfaat berarti masyarakat memperoleh bagian tertentu dari apa yang dihasilkan proyek. Tidak ada rumus tunggal, dan per 2026 aturan nasional menetapkan prinsip, bukan bagian tetap, untuk sebagian besar jenis proyek. Unsur yang umum meliputi:

  • Bagian dari pendapatan setiap penjualan kredit, dibayarkan kepada badan desa, koperasi, atau lembaga adat berdasarkan rumus tertulis.
  • Pekerjaan berbayar dalam patroli, regu kebakaran, pembibitan, penanaman, dan pemantauan.
  • Dana untuk program desa pilihan masyarakat: air, sekolah, klinik, pinjaman kecil, dukungan pertanian.
  • Dukungan untuk mata pencaharian yang tidak memerlukan pembukaan lahan, seperti wanatani, karet, perikanan, atau madu.
  • Bantuan memperoleh pengakuan hukum atas tanah adat atau izin perhutanan sosial.

Dua pertanyaan lebih penting daripada besar bagian yang tercantum. Pertama, apakah itu bagian dari pendapatan kotor atau dari laba? Bagian laba dapat menyusut jadi nol begitu biaya pengembang dihitung. Kedua, siapa di masyarakat yang menerimanya, dan bagaimana mereka memutuskan pemakaiannya? Uang yang dibayarkan kepada badan yang tidak dipercaya warga sering memperburuk konflik.

Ketika masyarakat memegang izin

Beberapa proyek berada di lahan yang haknya sudah dipegang masyarakat lewat perhutanan sosial: hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan dengan pemegang izin hutan, atau hutan adat yang telah diakui. Dalam kasus itu masyarakat, atau badan desa atau koperasinya, adalah pemegang izin, dan investor luar bekerja dengan mereka berdasarkan kontrak.

Itu membalik struktur yang biasa. Investor membawa uang, kerja teknis, dan akses ke pembeli. Masyarakat memegang hak atas lahan. Kontrak harus menguraikan siapa yang memiliki kredit, bagaimana pendapatan dibagi, siapa yang membayar verifikasi, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak ingin keluar. Aturan kementerian kehutanan membatasi apa yang dapat disepakati pemegang semacam itu, jadi periksa sejak dini. Izin-izinnya dibahas di izin proyek karbon.

Pengaduan

Setiap proyek akan menerima pengaduan: soal batas, soal siapa yang dibayar, soal patroli yang menghentikan seseorang mengumpulkan kayu bakar, soal janji yang diingat berbeda oleh tiap orang. Proyek memerlukan cara untuk mendengarnya sebelum berubah menjadi blokade atau petisi kepada badan standar.

Proses pengaduan yang berjalan baik biasanya memiliki:

  • Lebih dari satu jalur masuk, termasuk satu yang tidak melalui kepala desa.
  • Catatan tertulis atas setiap pengaduan, tanggapannya, dan waktu yang dibutuhkan.
  • Seseorang atau komite yang berwenang memperbaiki masalah, bukan sekadar menerimanya.
  • Jalur ke pihak independen jika pengadu tidak puas.

Minta untuk melihat catatannya. Proyek tanpa pengaduan tercatat lebih mungkin menyembunyikannya daripada bebas darinya.

Apa yang diperiksa

  • Minta peta pemangku kepentingan: setiap desa, masyarakat adat, dan kelompok pengguna di dalam dan sekitar proyek, dan bagaimana masing-masing dilibatkan.
  • Minta catatan persetujuan dan bacalah. Periksa tanggalnya terhadap permohonan izin dan dimulainya proyek.
  • Minta perjanjian pembagian manfaat, rumusnya, dan apa yang sudah benar-benar dibayarkan sejauh ini, lengkap dengan kuitansi.
  • Berkunjunglah tanpa pengembang. Bicaralah dengan kepala adat, kelompok perempuan, dan keluarga di sepanjang batas, bukan hanya pemerintah desa.
  • Minta catatan pengaduan dan pengaduan apa pun kepada standar, kementerian, atau media.
  • Periksa tumpang tindih dengan izin lain atau klaim adat, terutama di gambut. Lihat proyek restorasi gambut dan karbon hutan dan REDD+ untuk isu khusus lokasinya.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.