Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Perdagangan karbon internasional: Pasal 6 dan aturan Indonesia

Arti Pasal 6 Perjanjian Paris bagi penjualan unit karbon Indonesia ke luar negeri: otorisasi, penyesuaian korespondensi, dan peraturan presiden 2025.

5 menit baca

Pembeli asing atas unit karbon Indonesia ingin tahu satu hal: bisakah pembeli mengklaim ton itu? Di Indonesia, jawabannya bergantung pada apakah pemerintah sudah setuju melepas ton itu. Persetujuan itu disebut otorisasi, dan menjadi inti aturan tentang penjualan unit ke luar negeri.

Artikel ini menjelaskan gagasan di balik Pasal 6 Perjanjian Paris dan bagaimana aturan Indonesia saat ini menanganinya. Gambaran pasar yang lebih luas ada di cara kerja pasar karbon Indonesia.

Mengapa Pasal 6 ada

Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara menetapkan target emisinya sendiri, yang disebut kontribusi yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contribution, NDC). Pengurangan emisi dihitung untuk negara tempat pengurangan itu terjadi. Jika perusahaan asing membeli pengurangan itu dan juga menghitungnya, ton yang sama dihitung dua kali.

Pasal 6 menetapkan aturan untuk mencegah hal itu. Dua bagian penting di sini:

  • Pasal 6.2 memungkinkan negara memperdagangkan pengurangan emisi satu sama lain, sebagai “hasil mitigasi yang dipindahtangankan secara internasional”.
  • Pasal 6.4 membuat mekanisme pusat, yang dijalankan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menerbitkan kredit dari proyek.

Pada keduanya, negara tempat pengurangan terjadi harus menyetujui pemindahan itu, lalu mengurangkan ton itu dari hitungannya sendiri. Pengurangan itulah penyesuaian korespondensi. Negara pembeli menambahkan ton itu ke hitungannya sendiri. Tanpa penyesuaian, tidak ada pemindahan yang bersih.

Apa kata aturan Indonesia

Sebuah peraturan presiden tahun 2025, Perpres 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, menggantikan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021. Peraturan itu ditandatangani pada Oktober 2025. Dua ciri relevan bagi pembeli asing.

Pertama, peraturan ini memisahkan dua jenis penjualan lintas batas. Sebagaimana dibaca para analis, satu jenis memerlukan otorisasi dan penyesuaian korespondensi. Ini mencakup unit yang dimaksudkan untuk NDC negara lain, untuk transaksi Pasal 6, dan untuk kewajiban internasional lainnya. Jenis lainnya adalah offset yang tidak dipakai untuk NDC mana pun atau kewajiban internasional, dan tidak memerlukan keduanya.

Kedua, peraturan ini memberi menteri lingkungan hidup kewenangan menyetujui perdagangan karbon internasional. Menurut ringkasan sebuah kantor hukum, otorisasi diterbitkan oleh menteri atas rekomendasi menteri sektor terkait, seperti kehutanan untuk proyek hutan. Anggap rincian itu sebagai yang dilaporkan sampai Anda membaca teks resminya, dan minta penasihat hukum memastikannya.

Peraturan itu juga membangun registri untuk unit karbon, dan mempertahankan registri iklim nasional (SRN PPI) yang mencegah satu proyek dicatat dua kali. Tata kelolanya berada di bawah komite pengarah yang diketuai menteri koordinator. Verifikasi dan registri menjelaskan cara kerja registri bagi sebuah proyek.

Aturan di bawah peraturan itu masih disusun pada 2026, termasuk untuk kehutanan. Periksa peraturan menteri mana yang berlaku pada hari Anda menandatangani.

Unit mana yang memerlukan otorisasi

Pembagian praktis bagi pembeli terlihat seperti ini:

Penggunaan unitOtorisasi dan penyesuaian korespondensi
Dihitung untuk NDC negara lainDiperlukan
Digunakan dalam transaksi Pasal 6 antarpemerintahDiperlukan
Digunakan dalam skema internasional seperti skema offset penerbangan CORSIADiperlukan
Dibeli sebagai offset sukarela, tanpa penggunaan NDCTidak diperlukan, menurut pembacaan peraturan

Baris terakhir disertai peringatan. Unit yang tidak memerlukan otorisasi mungkin tetap tidak memuaskan auditor atau pelanggan Anda sendiri, dan unit yang diotorisasi bisa bernilai lebih karena alasan itu. Tanyakan kepada pihak pembeli klaim apa yang ingin mereka buat sebelum Anda menetapkan harga.

Posisi IDXCarbon

Bursa karbon Indonesia, IDXCarbon, membuka perdagangan internasional pada 20 Januari 2025. Entitas asing dapat mendaftar dan membeli unit di sana. Unit pertama yang ditawarkan berasal dari proyek pembangkit PLN yang sudah diotorisasi untuk dipindahkan ke luar negeri. Bursa IDXCarbon membahas siapa yang dapat bergabung. Bursa adalah tempat perdagangan. Bursa tidak menggantikan otorisasi pemerintah untuk unit yang meninggalkan negara, dan tidak menentukan klaim apa yang dapat dibuat pembeli.

Artinya bagi investor proyek

Otorisasi mengubah ekonomi proyek dengan tiga cara.

  • Penjual mungkin harus melepas sebagian manfaat. Ton yang dijual dengan penyesuaian korespondensi tidak lagi dihitung untuk target Indonesia sendiri, dan pemerintah memutuskan berapa banyak hasil proyek yang akan dilepasnya. Proyek sebaiknya tahu sejak awal berapa banyak volumenya yang bisa diekspor.
  • Harga sebaiknya mencerminkan otorisasi. Pembeli yang bisa membuat klaim tegas dapat diharapkan membayar lebih daripada yang tidak. Penjual tidak boleh menjanjikan otorisasi yang tidak mereka miliki.
  • Waktunya tidak pasti. Aturan di bawah peraturan baru masih diisi selama 2026, dan dokumen proyek bisa memakan waktu. Masukkan masa tunggu ke dalam pembiayaan.

Proyek hutan di Kalimantan menghadapi pertanyaan tambahan tentang karbon milik siapa dan siapa yang ikut berbagi. Lihat karbon hutan dan REDD+ dan uji tuntas proyek karbon.

Pertanyaan untuk penjual

  • Apakah unit itu tercatat di registri nasional, dan tercatat sekali saja?
  • Apakah otorisasi sudah diberikan untuk unit ini, oleh siapa, dan untuk penggunaan apa? Minta dokumennya.
  • Apakah penyesuaian korespondensi sudah dilakukan, atau masih akan datang?
  • Jika masih akan datang, siapa yang menanggung risikonya jika tidak terjadi?
  • Volume mana yang bebas dijual ke luar negeri, dan mana yang ditahan untuk target Indonesia sendiri?
  • Bagaimana posisi pajak proyek diperlakukan? Pajak karbon dan batas emisi membahas pungutannya, dan pajak atas penjualan unit masih diselesaikan.

Membaca pasar

Menjual karbon ke luar negeri dari Indonesia dimungkinkan dan sudah dimulai, tetapi berjalan melalui pemerintah. Pembeli tanpa otorisasi tetap bisa membeli unit untuk klaim sukarela, dan pembeli yang memerlukan klaim tegas sebaiknya berkeras melihat otorisasinya sebelum menandatangani. Investor proyek sebaiknya menganggap volume ekspor sebagai sesuatu yang perlu dipastikan, bukan diasumsikan.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.