Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Cara kerja pasar karbon Indonesia

Sisi wajib dan sukarela pasar karbon Indonesia, aturan nilai ekonomi karbon, lembaga yang terlibat, dan apa yang dapat dilakukan investor asing.

6 menit baca

Indonesia memperlakukan karbon sebagai aset yang diatur negara, bukan komoditas yang bebas diperdagangkan. Satu ton emisi yang dihindari atau diserap lebih dulu dihitung untuk target iklim negara, dan baru kemudian, dengan syarat yang ditetapkan pemerintah, dapat dijual kepada pihak lain. Setiap transaksi karbon di sini bermula dari titik itu.

Kalimantan berada di tengah ceritanya. Hutan, rawa gambut, dan mangrove di sana menyimpan sebagian besar karbon daratan Indonesia, sementara tambang batu bara dan pembangkit listriknya termasuk penghasil emisi yang hendak dibatasi aturan ini. Investor asing dapat masuk ke pasar dari kedua sisi: sebagai pembeli kredit, sebagai pendana proyek yang menghasilkannya, atau sebagai operator yang emisinya dibatasi.

Target iklim di baliknya

Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia menetapkan targetnya dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). NDC yang ditingkatkan pada 2022 berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89% dari lintasan bisnis seperti biasa pada 2030 dengan upaya sendiri, dan 43,2% dengan dukungan internasional. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menanggung sebagian besar bebannya, lewat target bernama FOLU Net Sink 2030: pada 2030, sektor ini harus menyerap setidaknya sebanyak karbon yang dilepaskannya.

Target diperbarui dari waktu ke waktu, jadi pastikan angka NDC terkini kepada kementerian lingkungan hidup sebelum mengutipnya dalam model atau kontrak. Yang penting bagi investor adalah logikanya. Karena hutan dan gambut diharapkan mewujudkan target nasional, negara ingin ikut menentukan siapa yang menjual karbonnya, kepada siapa, dan apakah ton tersebut keluar dari pembukuan negara.

Aturan nilai ekonomi karbon

Kerangkanya disebut nilai ekonomi karbon (NEK). Kerangka ini dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dengan aturan pelaksana dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan NEK dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan. Pada akhir 2025, peraturan presiden baru menggantikan yang terbit pada 2021 dan membuka ruang lebih luas bagi standar internasional dan penjualan lintas batas. Aturan pelaksananya masih terus diterbitkan pada 2026, jadi periksa peraturan menteri mana yang berlaku pada hari Anda menandatangani.

NEK mengakui beberapa cara untuk memberi harga pada karbon:

  • Perdagangan emisi, ketika pelaku usaha yang berada di bawah batas emisi saling memperdagangkan alokasi.
  • Offset, ketika proyek yang menurunkan atau menyerap emisi memperoleh unit bersertifikat yang dapat dibeli pihak lain.
  • Pembayaran berbasis hasil, ketika donor atau dana membayar penurunan emisi yang terverifikasi tanpa mengambil kredit untuk dipakai sebagai offset.
  • Pungutan karbon, termasuk pajak karbon yang sudah diatur dalam undang-undang tetapi belum diterapkan penuh.

Perdagangan emisi dan pungutan karbon membentuk sisi wajib. Offset dapat melayani kedua sisi: pelaku usaha yang dibatasi boleh memakai unit bersertifikat untuk sebagian kewajibannya, dan perusahaan dengan target iklim sukarela juga membelinya.

Sisi wajib: sektor ketenagalistrikan lebih dulu

Batas emisi pertama berlaku untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang tersambung ke jaringan PLN. Berdasarkan peraturan kementerian energi dari 2022, setiap pembangkit mendapat persetujuan teknis batas atas emisi (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha, PTBAE-PU). Pembangkit yang emisinya di bawah batas dapat menjual selisihnya, sedangkan yang melampaui batas harus membeli alokasi atau offset. Skema ini dimulai pada 2023 dan direncanakan meluas ke lebih banyak pembangkit, lalu ke sektor lain.

Pajak karbon dimuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021), yang pertama-tama menyasar pembangkit listrik batu bara. Pemberlakuannya sudah beberapa kali ditunda. Rinciannya ada di pajak karbon dan batas emisi, dan ringkasnya untuk 2026: anggap pajak ini baru direncanakan, belum berlaku, sampai kementerian keuangan menyatakan sebaliknya.

Kredit sukarela dan kredit proyek

Di sisi proyek, pengembang menurunkan atau menyerap emisi, misalnya dengan melindungi hutan, membasahi kembali gambut, menangkap metana di pabrik kelapa sawit, atau membangun pembangkit energi terbarukan, lalu memperoleh sertifikat penurunan emisi. Sertifikat milik Indonesia sendiri adalah sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, SPE-GRK). Standar internasional seperti Verra dan Gold Standard menerbitkan unitnya sendiri.

Setiap proyek, standar apa pun yang dipakainya, harus tercatat di sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, SRN PPI). Registri ini ada untuk mencegah satu ton dihitung dua kali: sekali dalam NDC Indonesia dan sekali lagi oleh pembeli asing. Unit yang hendak dibawa ke luar negeri memerlukan otorisasi pemerintah dan penyesuaian korespondensi, yang mengurangi ton itu dari catatan Indonesia. Cara kerjanya, dan alasan hal ini mengubah harga, dibahas di verifikasi dan registri.

Selama beberapa tahun, aturan kementerian menahan penerbitan baru kredit hutan di bawah standar internasional sementara sistem nasional dibangun, sehingga beberapa proyek besar di Kalimantan tersendat. Peraturan 2025 dimaksudkan untuk melonggarkannya, tetapi praktiknya masih terus menyesuaikan. Minta kepada setiap penjual bukti bahwa unitnya dapat diterbitkan, dialihkan, dan jika perlu diekspor berdasarkan aturan yang berlaku saat ini.

Tempat perdagangan berlangsung

Unit dapat berpindah tangan dengan tiga cara: lewat bursa karbon, lewat kontrak bilateral langsung, dan lewat kesepakatan antarpemerintah berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris.

Bursanya adalah IDXCarbon, dijalankan Bursa Efek Indonesia sejak September 2023 dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang sektor keuangan. Bursa ini mencatatkan SPE-GRK dan alokasi sektor ketenagalistrikan, dan membuka perdagangan internasional bagi pembeli asing pada Januari 2025. Bursa IDXCarbon menjelaskan siapa yang dapat bergabung dan apa yang diperdagangkan di sana.

Lembaga yang terlibat

Beberapa lembaga berbagi tugas, dan nama mereka sudah berubah. Pada akhir 2024, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang lama dipecah, jadi periksa kementerian mana yang menandatangani persetujuan apa pada saat ini.

  • Kementerian lingkungan hidup menjalankan aturan NEK, registri SRN PPI, dan otorisasi untuk unit yang dijual ke luar negeri.
  • Kementerian kehutanan memberikan izin pemanfaatan hutan dan menyetujui proyek karbon hutan di dalam kawasan hutan.
  • Kementerian energi menetapkan batas emisi sektor ketenagalistrikan.
  • OJK mengawasi bursa karbon, dan kementerian keuangan menangani pajak dan pungutan.
  • Pemerintah provinsi ikut serta dalam program yurisdiksi, seperti program pembayaran berbasis hasil Kalimantan Timur bersama Bank Dunia.

Apa yang dapat dilakukan investor asing

Ada tiga jalur yang umum. Anda dapat membeli unit di IDXCarbon atau lewat kontrak, untuk target iklim sendiri atau untuk dijual kembali. Anda dapat mendanai atau memiliki bersama sebuah proyek lewat perusahaan Indonesia, biasanya perseroan terbatas milik asing (PT PMA); mendirikan PT PMA membahas langkah-langkahnya, dan daftar positif menentukan seberapa besar bagian usaha yang boleh Anda miliki. Atau Anda dapat membiayai proyek dengan imbalan bagian dari unit yang kelak dihasilkannya, yaitu kesepakatan offtake.

Setiap jalur membawa risiko regulasi yang tidak dapat sepenuhnya diatasi dengan uang. Aturannya sudah beberapa kali berubah sejak 2021 dan kemungkinan besar akan berubah lagi.

Sebelum Anda berkomitmen

  • Tanyakan aturan mana yang menjadi dasar transaksi, lengkap dengan nomor peraturannya, dan minta pengacara Indonesia memastikan aturan itu masih berlaku.
  • Pastikan proyek tercatat di SRN PPI dan minta entri registrinya.
  • Jika Anda berencana membawa unit ke luar negeri atau mengklaimnya terhadap target negara lain, tanyakan apakah otorisasi dan penyesuaian korespondensi tersedia, dan siapa yang menanggung risikonya jika tidak.
  • Cari tahu apakah unitnya berupa SPE-GRK, unit Verra, atau unit Gold Standard, atau lebih dari satu, dan bagaimana penghitungan ganda dicegah.
  • Susun harga transaksi dengan asumsi aturan bergeser selama masa berlakunya, disertai hak untuk keluar jika unit tidak dapat diterbitkan atau dialihkan.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.