Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Pajak bagi investor asing di Indonesia

Pajak penghasilan badan, pemotongan pajak atas dividen dan bunga, perjanjian pajak, PPN, serta tax holiday dan tax allowance, secara umum untuk perusahaan milik asing.

7 menit baca

Investor asing di Indonesia biasanya berhadapan dengan pajak di dua tingkat. Perusahaan Indonesia yang memegang aset membayar pajak atas labanya, dan pemegang saham asing membayar pajak yang dipotong ketika laba itu keluar dari negara ini sebagai dividen. Di sekitarnya ada PPN, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, serta pungutan sektoral, seperti royalti untuk tambang dan pungutan ekspor untuk minyak sawit.

Artikel ini membahas aturan umum per 2026. Aturan pajak Indonesia sering berubah, dan rinciannya bergantung pada sektor, perusahaan, dan perjanjian pajaknya, jadi mintalah konsultan pajak memeriksa setiap rencana sebelum uang berpindah.

Gambaran singkat sistem pajak

Pajak dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Setiap perusahaan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat didirikan. Sejak 2025, pelaporan dan pembayaran dipindahkan ke sistem inti perpajakan baru bernama Coretax, dan peralihan itu masih diwarnai kendala awal, jadi siapkan waktu administrasi ekstra pada tahun pertama.

Undang-undang utamanya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN, yang keduanya diubah oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021), serta undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tahun pajak pada umumnya adalah tahun kalender. Perusahaan menyampaikan SPT Tahunan badan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun berakhir, dan membayar serta melaporkan pajak yang dipotong dan PPN setiap bulan.

Pajak penghasilan badan

Tarif standar pajak penghasilan badan adalah 22% dari laba kena pajak. Perusahaan terbuka yang sekurang-kurangnya 40% sahamnya dipegang publik dan memenuhi beberapa syarat lain membayar 3 poin persentase lebih rendah. Perusahaan kecil dengan omzet hingga Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas bagian laba yang sepadan dengan Rp4,8 miliar omzet pertama.

Kerugian fiskal pada umumnya dapat dikompensasikan selama lima tahun, dan lebih lama di bawah beberapa insentif. Kerugian tidak dapat dikompensasikan ke tahun sebelumnya.

Bunga pinjaman dapat dikurangkan, tetapi Kementerian Keuangan membatasi utang hingga empat kali ekuitas untuk keperluan itu, dengan pengecualian bagi bank, sebagian infrastruktur, dan beberapa sektor lain. Bunga di atas batas itu tidak dapat dikurangkan. Pinjaman dari luar negeri juga harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia.

Transaksi antarperusahaan yang berafiliasi, misalnya perkebunan di Kalimantan yang menjual ke unit perdagangan milik induknya, harus dihargai seperti transaksi antara pihak yang tidak berhubungan. Di atas ambang tertentu, perusahaan wajib menyimpan dokumentasi harga transfer, dan kantor pajak mencermati penjualan komoditas serta biaya manajemen yang dibayarkan ke luar negeri.

Pemotongan pajak atas pembayaran ke luar negeri

Ketika perusahaan Indonesia membayar pihak non-residen, biasanya perusahaan memotong 20% berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini mencakup dividen, bunga, royalti, dan imbalan untuk banyak jasa. Cabang perusahaan asing, atau bentuk usaha tetap, membayar pajak laba cabang sebesar 20% atas laba setelah pajaknya, di luar pajak penghasilan badan, kecuali laba itu diinvestasikan kembali atau perjanjian pajak menurunkan tarifnya.

Dividen yang dibayarkan satu perusahaan Indonesia kepada perusahaan Indonesia lain pada umumnya dibebaskan. Sejak 2021, dividen yang diterima orang pribadi warga Indonesia juga dapat dibebaskan jika diinvestasikan kembali di Indonesia dengan syarat tertentu, yang penting bila investor kelak pindah ke Indonesia.

Aturan pemotongan menentukan berapa banyak dividen yang sampai ke pemegang saham, jadi bacalah bersama memindahkan uang masuk dan keluar, yang membahas aturan hasil ekspor dan catatan yang diminta bank.

Perjanjian pajak

Indonesia memiliki perjanjian pajak dengan banyak negara, termasuk Singapura, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Belanda, dan Inggris. Perjanjian sering menurunkan pemotongan 20% atas dividen menjadi 10% atau 15%, kadang lebih rendah untuk kepemilikan saham yang besar, dan menurunkannya juga atas bunga dan royalti. Tarifnya berbeda dari satu perjanjian ke perjanjian lain, jadi periksa perjanjian yang berlaku.

Untuk memakai tarif perjanjian, pemegang saham asing menyerahkan kepada perusahaan pembayar surat keterangan domisili dengan formulir yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, diisi dan disahkan otoritas pajak negara asalnya, sebelum pembayaran dilakukan. Pemegang saham juga harus menjadi pemilik manfaat atas penghasilan itu, bukan sekadar perantara yang dibentuk untuk mendapat tarif lebih rendah. Kantor pajak menguji hal itu, dan perusahaan induk tanpa karyawan atau usaha nyata di negara asalnya sering menjadi sasaran. Tanpa formulir itu, perusahaan memotong penuh 20%.

Perjanjian pajak juga dapat menentukan apakah perusahaan asing yang mengirim orang ke Indonesia memiliki bentuk usaha tetap di sini, yang penting bagi siapa pun yang menjalankan proyek dari luar negeri sebelum perusahaan lokalnya siap.

PPN dan pajak lainnya

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa yang diserahkan di Indonesia dan untuk impor. Tarif resminya naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, tetapi menurut aturan yang diterbitkan bersama perubahan itu, sebagian besar barang dan jasa dikenai pajak atas dasar sebelas per dua belas dari harga, sehingga tarif efektifnya tetap 11%. Hanya barang dalam kategori pajak barang mewah yang membayar penuh 12%. Pastikan perlakuan yang berlaku saat ini sebelum menetapkan harga kontrak.

Perusahaan wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak setelah omzet tahunannya melewati Rp4,8 miliar. Ekspor barang dikenai tarif nol, sehingga eksportir dapat meminta kembali PPN yang dibayar atas bahan masukannya, meski restitusi disertai pemeriksaan. Beberapa produk pertanian dan bahan pangan pokok memiliki perlakuan PPN tersendiri, yang penting bagi perkebunan dan usaha pangan.

Pajak lain yang perlu dianggarkan meliputi:

  • pajak bumi dan bangunan (PBB), yang ditetapkan pemerintah daerah untuk sebagian besar tanah dan oleh pemerintah pusat untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
  • bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) saat perusahaan membeli tanah, dibahas dalam biaya dan pajak pembelian properti
  • pajak dan retribusi daerah, yang berbeda menurut provinsi dan kabupaten
  • pungutan sektoral, seperti royalti pertambangan dan pungutan ekspor minyak sawit

Tax holiday dan tax allowance

Indonesia menawarkan dua insentif pajak penghasilan utama untuk investasi baru, keduanya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Tax holiday diperuntukkan bagi industri pionir dalam daftar yang ditetapkan Kementerian Keuangan, seperti logam hulu, kilang minyak, petrokimia, dan beberapa industri pengolahan. Insentif ini memotong pajak penghasilan badan sebesar 50% atau 100% selama beberapa tahun, dengan lamanya terkait besar investasi, dan mensyaratkan investasi baru sekurang-kurangnya Rp100 miliar. Batas waktu permohonannya pernah diperpanjang pemerintah lebih dari sekali, jadi pastikan apakah program ini masih dibuka saat Anda mengajukan.

Tax allowance diperuntukkan bagi bidang usaha tertentu di daerah tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Insentif ini memungkinkan perusahaan mengurangkan 30% dari investasinya dari penghasilan kena pajak selama enam tahun, menyusutkan aset lebih cepat, mengompensasikan kerugian lebih lama, dan membayar pemotongan 10% atas dividen kepada pemegang saham asing, atau tarif perjanjian bila lebih rendah.

Ada pula pengurangan tambahan untuk penelitian dan pelatihan vokasi, fasilitas bea masuk untuk mesin, serta insentif di kawasan ekonomi khusus (KEK). Sejak 2025, Indonesia menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada kelompok usaha multinasional besar, yang dapat mengambil kembali sebagian manfaat tax holiday bagi kelompok tersebut.

Insentif datang dengan syarat dan kewajiban pelaporan. Perusahaan yang tidak memenuhi target investasinya dapat kehilangan insentif itu, jadi anggaplah insentif sebagai bonus yang perlu dicek, bukan alasan untuk memulai proyek. Bidang usaha yang memenuhi syarat dijabarkan dalam sektor mana yang terbuka bagi investor asing.

Yang perlu dicek lebih dulu

  • Perjanjian pajak mana yang berlaku antara Indonesia dan negara tempat pemegang saham berada, dan apakah pemegang saham itu lolos uji pemilik manfaat.
  • Bagaimana investasi dibiayai: campuran modal saham dan pinjaman, dan apakah bunganya tetap berada dalam batas rasio utang terhadap ekuitas.
  • Apakah bidang usaha itu memenuhi syarat untuk tax holiday, tax allowance, atau kawasan ekonomi khusus, dan apakah jendelanya masih terbuka.
  • Posisi PPN, terutama bagi eksportir yang akan meminta restitusi.
  • Siapa yang menangani pelaporan bulanan di Coretax, dan siapa yang menandatangani dokumen harga transfer.
  • Pajak sektoral di atasnya: royalti, pungutan, serta pajak bumi dan bangunan, yang tidak tercakup dalam pendirian PT PMA.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.