Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Lahan pertanian yang dilindungi (LP2B): tanah sulit dialihfungsikan

Mengapa sebagian lahan pertanian tak bisa jadi perkebunan, pabrik, atau perumahan, cara perlindungannya bekerja, dan cara memeriksa bidang tanah sebelum membeli.

6 menit baca

Sebagian lahan pertanian di Indonesia dilindungi undang-undang untuk menanam pangan. Bila sebuah bidang tanah memiliki perlindungan itu, Anda tidak bisa membangun gudang di atasnya, menanam sawit di atasnya, atau memecahnya untuk perumahan, apa pun kata sertifikatnya dan apa pun kata penjual. Pembeli yang baru mengetahuinya setelah membayar memiliki tanah yang hanya bisa ditanami pangan.

Perlindungan ini mudah terlewat karena tidak tercantum di sertifikat tanah. Ia ada di rencana tata ruang dan peta yang dipegang kabupaten, provinsi, dan kementerian pertanahan. Artikel ini menjelaskan dari mana asalnya dan cara memeriksanya.

Yang dilindungi undang-undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menciptakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ini lahan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk dipertahankan sebagai produksi pangan dalam jangka panjang, supaya negara tidak kehilangan sawah dan lahan pangan lain ke kota, jalan, dan perkebunan.

Undang-undang ini bekerja berlapis:

  • Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, zona yang lebih luas yang ditetapkan dalam rencana tata ruang provinsi dan kabupaten.
  • Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bidang sebenarnya di dalam zona itu yang harus tetap untuk produksi pangan.
  • Lahan cadangan, yang disisihkan untuk dijadikan lahan produksi pangan nanti.

Penetapan dilakukan lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi atau kabupaten atau kota, dan lewat peraturan daerah yang mengesahkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 mengatur cara lahan ditetapkan dan cara alih fungsi disetujui.

Sawah menjadi pusatnya, tetapi undang-undang ini mencakup tanaman pangan secara umum. Di Kalimantan, itu termasuk kawasan padi pasang surut dan rawa di Kalimantan Selatan dan Tengah, seperti dataran rendah sepanjang Barito, dan lahan yang ditarik ke dalam program food estate nasional. Artikel tentang food estate dan padi membahas program-program itu.

Sawah yang dilindungi: lapisan kedua

Sistem terpisah menyasar sawah secara langsung. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memetakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) provinsi demi provinsi.

Peta LSD dan penetapan LP2B tidak selalu sejalan. Sebuah bidang bisa berada di luar LP2B suatu kabupaten tetapi tetap ada di peta LSD, atau sebaliknya. Kementerian telah memperluas peta LSD ke makin banyak provinsi dari waktu ke waktu, jadi periksa apakah provinsi yang Anda tinjau tercakup per 2026 dan versi peta mana yang berlaku.

Bisakah lahan yang dilindungi dialihfungsikan?

Hanya dalam kasus sempit. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), lahan pangan yang dilindungi dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang kini mencakup proyek strategis nasional. Penggunaan komersial swasta, seperti perkebunan, pabrik, kompleks perumahan, atau toko, tidak termasuk dalam daftar itu.

Bila alih fungsi diizinkan, ia datang dengan syarat, termasuk studi kelayakan, rencana alih fungsi, dan lahan pengganti. Undang-undang menetapkan rasio pengganti menurut jenis lahan: paling sedikit tiga kali luasnya untuk lahan beririgasi, dua kali luasnya untuk lahan reklamasi pasang surut dan rawa, dan seluas yang sama untuk lahan tanpa irigasi. Lahan pengganti harus siap untuk produksi pangan.

Mengalihfungsikan lahan yang dilindungi tanpa persetujuan adalah tindak pidana menurut undang-undang, dengan hukuman penjara dan denda, dan pejabat yang menerbitkan izin yang melanggarnya juga dapat dituntut. Jadi janji setempat untuk “mengurus” zonasinya nanti bukan sesuatu yang bisa diandalkan.

Mengapa ini penting bagi investor

Perlindungan mengikuti tanahnya, bukan pemiliknya. Ia bertahan setelah jual beli, dan tidak peduli apakah pembelinya orang setempat atau asing.

Dalam praktik, ia muncul saat Anda mengajukan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lewat sistem perizinan daring (Online Single Submission, OSS). Bila bidang itu berada di lahan pangan yang dilindungi, persetujuan untuk penggunaan non-pangan akan ditolak atau kembali dengan syarat yang tidak bisa Anda penuhi. Hal yang sama terjadi ketika bank memeriksa tanah sebelum memberi pinjaman dengan jaminannya.

Ia juga memengaruhi harga. Lahan yang dilindungi biasanya diperdagangkan jauh di bawah lahan berzonasi perumahan atau industri di dekatnya, itulah sebabnya kadang ditawarkan murah kepada pembeli yang tidak tahu zonasinya. Harga rendah untuk tanah di tepi kota yang sedang tumbuh seperti Banjarbaru atau Palangka Raya adalah alasan untuk memeriksa, bukan bukti tawaran bagus.

Bagi bisnis pangan, perlindungan ini bisa berlaku sebaliknya. Bila Anda berencana menanam padi atau tanaman pangan lain, lahan yang dilindungi justru yang Anda butuhkan, dan beberapa kabupaten menawarkan insentif bagi pemilik yang tetap menggarapnya. Tetapi Anda tetap tidak bisa mendirikan penggilingan, gudang pendingin, atau perumahan pekerja di atasnya, jadi rencanakan itu di lahan yang zonasinya sesuai.

Cara memeriksa sebuah bidang tanah

Mulai dari dokumen, lalu tanyakan kepada instansi:

  1. Baca sertifikat tanah dan pastikan batas bidang dengan kantor pertanahan (Kantor Pertanahan). Artikel tentang memeriksa sertifikat tanah menjelaskan caranya.
  2. Tanyakan kepada dinas tata ruang kabupaten atau kota zona mana yang menaungi bidang itu menurut RTRW saat ini, dan apakah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mencakupnya.
  3. Tanyakan apakah bidang itu ditetapkan sebagai LP2B atau lahan cadangan, dan minta jawabannya secara tertulis beserta peraturan yang menjadi dasarnya.
  4. Tanyakan kepada kantor pertanahan apakah bidang itu masuk dalam peta sawah yang dilindungi, dan keputusan mana yang menjadi dasar peta itu.
  5. Periksa juga status kawasan hutan, karena sebagian lahan pertanian di Kalimantan berada di dalam kawasan hutan. Artikel tentang status kawasan hutan menjelaskan pemeriksaan itu.

Rencana tata ruang direvisi, sering setiap lima tahun atau setelah peninjauan. Bidang yang berada di luar lahan terlindungi menurut rencana lama bisa jatuh ke dalamnya menurut rancangan revisi. Tanyakan apakah revisi sedang berjalan dan apa yang diusulkannya untuk kawasan itu.

Yang perlu ditanyakan kepada penjual

Sebelum menyepakati harga untuk lahan pertanian atau tanah di tepi kota, mintalah hal-hal ini:

  • Sertifikat, pemeriksaan kantor pertanahan terbaru, dan koordinat bidang itu.
  • Pernyataan tertulis dari dinas tata ruang tentang zona dan penetapan LP2B apa pun.
  • KKPR atau izin sebelumnya yang sudah dipegang penjual, dan penggunaan yang dicakupnya.
  • Penjelasan mengapa tanah itu dihargai seperti itu, dibandingkan dengan tanah berzonasi di dekatnya.
  • Klausul dalam perjanjian jual beli atau sewa yang memungkinkan Anda mundur, dengan uang muka dikembalikan, bila ternyata tanah itu dilindungi.

Bila bidang itu dilindungi dan Anda membutuhkannya untuk sesuatu selain pangan, mundurlah. Aturannya nyaris tidak memberi ruang untuk memperbaikinya, dan panduan hak atas tanah tidak akan membantu untuk zonasi yang tidak terlihat pada hak atasnya.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.