Langsung ke konten
Thousand Rivers Partners
Bahasa: ID
Hubungi kami

Satgas kawasan hutan: perkebunan yang disita dan yang dihadapi pembeli

Cara kerja Satgas kawasan hutan menurut Perpres 5 Tahun 2025, apa yang bisa dilakukannya pada perkebunan, dan apa yang perlu ditanyakan pembeli sebelum menandatangani.

5 menit baca

Sejak 2025 Indonesia mengambil kembali perkebunan yang dibangun di dalam kawasan hutan. Pekerjaan itu dilakukan oleh satuan tugas dengan kewenangan negara di belakangnya, dan ia telah memindahkan area kelapa sawit yang sangat luas ke perusahaan milik negara. Bagi siapa pun yang membeli kebun, kini ini menjadi salah satu pertanyaan pertama dalam transaksi.

Artikel ini menjelaskan bagaimana satgas dibentuk, apa yang bisa dilakukannya, dan apa artinya bagi pembeli. Gagasan dasar kawasan hutan, dan cara memeriksanya, ada di pemeriksaan kawasan hutan.

Dasar hukum

Satgas itu, bernama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang ditandatangani pada 21 Januari 2025. Satgas bertanggung jawab kepada Presiden.

Satgas memiliki dua badan. Pengarah diketuai Menteri Pertahanan, dengan menteri dan kepala lembaga sebagai anggota. Pelaksana dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dengan pejabat dari beberapa kementerian dan lembaga. Sekretariatnya berada di Kejaksaan Agung. Satgas melapor kepada Presiden sekurang-kurangnya setiap enam bulan.

Peraturan itu memberinya tiga alat:

  • Menagih denda administratif.
  • Menguasai kembali kawasan hutan (penguasaan kembali).
  • Memulihkan aset di kawasan hutan, lewat jalur pidana, perdata, atau administratif.

Aturan itu juga menyatakan bahwa penguasaan kembali suatu area tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Perkebunan mana yang disasar

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 memisahkan kasus menurut jenis hutan dan dokumen yang dimiliki usaha.

Di hutan konservasi dan hutan lindung, perusahaan yang memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki izin kehutanan, atau yang kekurangan sebagian izinnya, menghadapi denda dan penguasaan kembali area. Tanpa izin usaha sama sekali, sanksi pidana juga berlaku. Izin yang diperoleh secara melawan hukum diproses menurut undang-undang, dengan denda dan penguasaan kembali.

Di hutan produksi, kategorinya sama, tetapi bagi perusahaan yang berizin tanpa izin kehutanan, penguasaan kembali bersifat pilihan, bukan keharusan. Blok di hutan produksi karena itu kurang pasti diambil dibanding blok di hutan lindung, tetapi tidak aman.

Di belakang peraturan presiden itu ada aturan yang menetapkan dendanya. UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 110A dan 110B pada undang-undang perusakan hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 menetapkan denda untuk keduanya. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, berlaku sejak 19 September 2025, mengubahnya. Seperti dijelaskan pemeriksaan kawasan hutan, usaha yang melewati tenggat Pasal 110A pada 2 November 2023 terutang denda 10 kali provisi kehutanan yang terutang, dan menurut perubahan 2025, satgas menguasai kembali area itu setelah denda dibayar, bukan usaha itu memperoleh izin. Gugatan terhadap perubahan itu telah diajukan ke pengadilan, jadi cari posisi terkini sebelum bersandar pada semua ini.

Apa yang terjadi pada lahan yang disita

Perusahaan milik negara PT Agrinas Palma Nusantara ditunjuk mengelola lahan perkebunan yang telah diambil kembali satgas. Satgas melaporkan pada 13 Mei 2026 bahwa ia telah menguasai kembali hampir 5,9 juta hektare kawasan hutan dari kebun kelapa sawit sejak Februari 2025, dan sebagian besar telah diserahkan ke Agrinas untuk dikelola.

Laporan luas area yang diserahkan berbeda antarsumber, dan angkanya berubah seiring pekerjaan berjalan. Perlakukan setiap angka sebagai potret sesaat dan minta angka resmi terbaru.

Bagi penjual, itu berarti kebun tidak lagi milik perusahaan. Bagi orang yang bekerja di sana, itu berarti pengelola baru, dan bagi buahnya, pembeli baru atas hasilnya. Kontrak pasokan, pengaturan plasma, dan perjanjian pabrik harus diselesaikan dengan siapa pun yang kini menjalankan lahan itu.

Artinya bagi pembeli

Empat masalah muncul dalam praktik.

Yang pertama adalah hak atas tanah. Blok di dalam kawasan hutan bisa diambil terlepas dari HGU atau izin yang dimiliki perusahaan. Sertifikat tanah tidak menentukan status kawasan hutan, karena hanya keputusan menteri kehutanan yang menentukan.

Yang kedua adalah kewajiban. Dalam jual beli saham, denda dan tuntutan pemulihan tetap pada perusahaan yang Anda beli. Denda ditagihkan kepada perusahaan, bukan kepada pemilik lama, seperti dicatat membeli perkebunan yang sudah ada.

Yang ketiga adalah waktu. Sebuah blok bisa baik-baik saja saat penandatanganan dan berada di bawah pemberitahuan setahun kemudian. Dokumen menunjukkan posisi blok pada tanggal pemeriksaan, sedangkan pekerjaan satgas terus berjalan.

Yang keempat adalah pabrik. Pabrik sebuah kebun bisa kehilangan buah saat blok di belakangnya diambil, jadi pembelian pabrik membawa risiko yang sama. Lihat membeli pabrik kelapa sawit untuk apa yang perlu diperiksa di sana.

Apa yang perlu ditanyakan kepada penjual

  • Koordinat setiap blok, dicocokkan dengan peta kawasan hutan terbaru, dengan pemeriksaan dilakukan oleh penasihat Anda sendiri selain oleh penjual.
  • Untuk setiap blok di dalam kawasan hutan, keputusan pelepasan, dokumen penggunaan kawasan hutan, atau bukti penyelesaian menurut Pasal 110A dan 110B, beserta bukti bahwa provisi dan denda sudah dibayar.
  • Apakah perusahaan pernah menerima surat dari satgas, kementerian kehutanan, atau Kejaksaan Agung, dan apa balasannya.
  • Apakah perusahaan tercantum dalam keputusan menteri mana pun yang memuat daftar usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin.
  • Apakah ada bagian kebun yang sudah diserahkan ke perusahaan milik negara, dan apa yang tersisa.

Minta jawaban secara tertulis, dan jadikan jaminan dalam perjanjian.

Melindungi transaksi

Pemeriksaan bersih hari ini saja tidak cukup, jadi kontrak harus memikul risikonya:

  • Jadikan status kawasan hutan syarat penutupan untuk setiap blok, dengan hak untuk mundur jika ada blok yang ditemukan di dalam kawasan hutan tanpa dokumen.
  • Tahan sebagian harga sampai posisi satgas dikonfirmasi secara tertulis, dan sampai denda yang masih terutang diselesaikan.
  • Dapatkan ganti rugi dari penjual atas denda dan tuntutan pemulihan yang berkaitan dengan masa sebelum penutupan, dan amankan dengan penahanan dana atau jaminan.
  • Hargai setiap blok tanpa dokumen sebagai lahan yang bisa hilang, seperti dijelaskan cara kebun dinilai untuk celah hak atas tanah.
  • Pertimbangkan jual beli saham atau jual beli aset hanya setelah blok yang berisiko diketahui, seperti dibandingkan jual beli saham atau aset perkebunan.

Tidak satu pun dari ini membuat transaksi aman. Aturan dan angkanya berubah beberapa kali antara 2025 dan 2026, jadi pengacara di Indonesia harus memastikan posisinya pada hari Anda menandatangani.

Informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi. Aturan bisa berubah, jadi pastikan regulasi yang berlaku ke notaris atau pengacara sebelum Anda bertindak.